Warga Ngebrak Pertanyakan Status Tanah Kas Desa

Kediri, koranmemo.com – Belasan warga Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, Senin (19/8/2019) pagi tadi, mendatangi kantor desa setempat. Mereka mempertanyakan terkait kejelasan status tanah kas desa yang berakhir tidak jelas.

Warga yang tak puas dengan jawaban kepala desa membanting dan menendang kursi sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan.

Audiensi antara warga dan Pemerintah Desa Ngebrak  itu berlangsung sejak pukul 09.00 WIB. Adu mulut mewarnai pembahasan status tanah kas desa yang menjadi pertanyaan warga.

Kepada kepala desa, warga mempertanyakan kejelasan tanah kas desa yang kini bersertifikat dan dikuasai pribadi. Warga pun menyayangkan hilangnya PAD selama tiga tahun tanpa adanya upaya atau tanggung jawab dari pemerintah desa untuk merebut aset desa itu kembali.

Munir, koordinator warga menilai ada permainan sang kepala desa yang juga menjabat saat itu. Warga menduga jika pihak kepala desa tidak benar-benar membeli tiga bidang tanah seluas 700 ru atau hampir 1 hektare tersebut, sehingga saat tanah tersebut diminta oleh pihak lain langsung diberikan.

“Jika memang tanah tersebut sudah dibeli, seharusnya jika diminta orang lain kan tidak dikasihkan begitu saja,” ungkapnya.

Sementara itu Saeroji, Kepala Desa (Kades) Ngebrak mengakui adanya perubahan sertifikat tersebut. Namun pihaknya merasa tertipu, sebab awal pembelian tanah di Gempolgarut Toyoresmi 18 tahun lalu, dari hasil penjualan tanah kas desa di Desa Ngebrak itu dan tanah belum bersertifikat.

Namun tiga tahun belakangan, tanah tersebut telah bersertifikat atas nama ahli waris dari penjual tanah.

Kades Saeroji mengaku siap untuk menempuh jalur hukum demi mengakomodir permintaan warga. “Kami akan bersiap untuk menempuh jalur hukum demi mengakomodir permintaan warga,” ujarnya.

Untuk diketahui, tanah kas desa yang kini dipermasalahkan oleh warga merupakan hasil penjualan tanah kas desa sebelumnya yang dijual untuk proyek perusahaan. Hasil penjualan tanah 600 ru itu kemudian menjadi 700 ru di Toyoresmi.

Hingga sebelum 2016, desa masih memperoleh PAD dari aset tersebut, sebesar Rp 2,5 juta per 100 ru-nya. Artinya selama tiga tahun, desa kehilangan Rp 52,5 juta. Warga berharap pemerintah desa bertanggung jawab atas asetnya tersebut.

Reporter : Nuramid Hasjim

Editor      : Achmad Saichu

 

Follow Untuk Berita Up to Date