Warga Keluhkan Proyek di Jagung Suprapto, Bupati : Sejak Awal Ada Kesalahan

Sidoarjo, koranmemo.com – Proyek peningkatan jalan, saluran dan trotoar di  Kecamatan Kota Sidoarjo terkesan dikerjakan dengan kurang perencanaan dan persiapan yang matang. Akibatnya, pengerjaan proyek itu malah muncul masalah baru lantaran terlihat amburadul dan dikeluhkan banyak warga sekitar dan pengguna jalan.

Beberapa pekerjaan proyek yang belum terselesaikan itu diantaranya pekerjaan peninggian jalan dan pemasangan box cluvert (U-Gutter) untuk saluran air di Jl. Jaksa Agung (Jagung) Suprapto Sidoarjo, Jl. Tropodo Waru dan beberapa jalan cor beton di tiga kecamatan.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengatakan, beberapa pekerjaan proyek di Sidoarjo seharusnya selesai sebelum tahun 2018. Namun karena banyak kendala, menjadikan beberapa pekerjaan proyek tidak selesai.

“Sebenarnya selesai, seperti di Jl Jaksa Agung Suprapto ini. Karena sejak awal ada kesalahan pemasangan box cluvert, jadi pekerjaannya tidak selesai,” ucapnya, Selasa (2/1/2018).

Sidak ini dilakukan karena selain belum juga terselesaikan, pihaknya sering mendapat pengaduan dari masyarakat. “Banyak masyarakat yang mengeluh terkait belum selesainya pekerjaan jalan ini. Oleh karena itu, kami gelar sidak untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi kendala,” terangnya.

Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang (PUPR) Kabupaten Sidoarjo yang dikerjakan PT  Prima Jaya Baru ini terlihat tidak berpedoman spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Parahnya lagi, material yang ditempatkan di pinggir jalan depan perkantoran sangat mengganggu para pengguna jalan.

“Jalan di tempat itu sudah sempit. Sekarang untuk mencari tempat parkir saja, jadi kerepotan. Untuk jalan kendaraan saja, juga harus antre satu-satu,” ujar salah seorang warga sekitar yang tidak mau disebutkan namanya mengeluh karena debu berterbangan dan becek jika turun hujan. Selasa, (2/1/2018)

Tidak hanya itu, pria 39 tahun ini juga mengeluh terkait padamnya jaringan internet, telepon dan saluran pipa PDAM yang selama ini menjadi kebutuhan sehari-harinya di rumah. “Sudah dalam 2 Minggu terkahir ini internet, saluran telepon dan Air PDAM saya tidak berfungsi,” tambah pria yang sudah tinggal dikawasan jalan tersebut selama lebih dari 10 tahun itu.

Menurutnya, pengerjaan proyek itu memang terkesan asal-asalan dan kurang adanya perencanaan yang matang. Semoga masalah ini cepat diselesaikan oleh pihak terkait sehingga jalan dilingkungan ini tidak menjadi langganan banjir lagi.

” Sekarang dengan adanya pengerjaan proyek yang seperti itu, lebar jalan menjadi sempit. Mudah-mudahan tidak banjir lagi dan menjadi solusi yang baik,” pungkasnya.

Perlu diketahui, proyek pemerintah dengan menggunakan anggaran Rp 3.998.914.000 yang berasal dari APBD 2017 ini, meliputi pemasangan U-Gutter dan peningkatan jalan. Hingga mendekati batas akhir pengerjaan proyek, hasil pengerjaan baru mencapai tak lebih dari 60 persen.

Ketua LSM Government Watch Jawa Timur Reynaldi juga melihat pekerjaan dengan anggaran yang besar tersebut juga tanpa berpedoman pada spesifikasi teknis. Pekerjaan pemasangan U-Gutter misalnya, saat pemasangan galian harus dalam keadaan kering dan sebelum dipasang bagian bawah mesti terlebih dulu diberi pasir setebal 10 cm untuk levelling.

“Masak, U-gutter dipasang dalam kondisi galian penuh dengan genangan air, coba lihat U-gutter yang terpasang terlihat mengular karena memang tidak ada pasir untuk leveling. Itu baru soal ketentuan pemasangan U-gutter, belum lain-lainnya yang ternyata juga banyak menyalahi spesifikasi teknis yang sudah ditentukan,” katanya.

Ditambahkan Reynaldi, pihaknya pesimistis rekanan bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu mengingat hingga mendekati batas akhir hasil yang dicapai baru sekitar 60 persen. Ada beberapa pekerjaan yang hingga saat ini belum dilakukan.

Disebutkan, beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan meliputi pemasangan U-Gutter sebelah kanan, urukan agregate untuk peningkatan jalan juga belum dihampar, Asphalt Concrete (AC) juga belum dan bisa dipastikan pekerjaan akan selesai sesuai kontrak.

“Kami juga melihat proyek itu terkesan misterius. Namanya proyek dari uang negara, ya harus ada papan proyek. Selain nama proyek, juga disebutkan anggaran, sumber dan tahun anggaran serta nama pelaksana juga konsultan. Untuk pembuatan papan proroyek sudah dianggarkan. Kalau sekarang tidak dibuat papan proyeknya, lantas dikemanakan anggarannya?” tanyanya.

PT. Prima Jaya Baru juga mengerjakan beberapa proyek lain di Sidoarjo dan sama-sama memunculkan persoalan. Salah satunya, proyek lanjutan pembangunan jalan lingkar barat. Pengerjaan proyek senilai Rp 4.218.608.000 itu, sempat pula dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya, beberapa bangunan mereka mengalami kerusakan akibat terdampak pemasangan tiang pancang.

Sementara itu, banyaknya pengerjaan proyek yang terkesan asal-asalan dan terancam molor dari waktu yang sudah ditentukan, membuat kesal pejabat Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sidoarjo, Sigit Setyawan, melalui kepala bidang terkait sempat mengumpulkan para rekanan pada Senin (11/12). Selain ditegur lantaran adanya sebagian pengerjaan yang menyimpang dari spesifikasi teknis, para rekanan itu juga diingatkan soal batas waktu akhir pengerjaan yang makin mepet.

Dikatakannya, dalam Perpres No. 54 tahun 2010 diatur bahwa kontraktor akan diberi kesempatan perpanjangan waktu maksimal 50 hari kerja. Namun, setiap harinya ia dikenakan denda 1 per 1000 kali nilai kontrak.

Sanksi parahnya, lanjutnya, apabila selama 50 hari itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, maka sanksi yang didapatkan yaitu tidak dapat mengikuti proses pengadaan lelang selama 2 tahun. “Sanksinya akan diputus kontrak dan dikenakan blacklist,” tutupnya.

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.