Walikota Pamitan, Siap Ditahan KPK

Madiun, koranmemo.com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Walikota Madiun Bambang Irianto tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek pasar besar Kota Madiun. Dalam acara lomba cipta inovasi teknologi tepat guna tingkat Kota Madiun di kantor BPB-KB, Selasa (18/10), Bambang pamitan kepada jajaran SKPD maupun peserta acara.

fmd-kpk-1Bambang mengatakan, jika minggu depan dirinya diperiksa KPK di Jakarta dan langsung ditahan, maka pucuk pimpinan tertinggi di Kota Madiun akan diserahkan kepada Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto. “Minggu depan kalau saya kembali alhamdulillah, kalau tidak Pak Sugeng, pengganti saya. Kalau pulang ya saya pulang, kalau nggak ya saya sekolah di Jakarta,” kata Bambang dalam sambutannya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun ini juga mengaku ikhlas dan siap jika nantinya ditahan oleh KPK. “Saya siap jadi tumbalnya Kota Madiun. Saya tidak nyolong, saya tidak maling. Karena baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Selama ini saya ikhlas membantu warga pasar. Semua resiko saya siap hadapi,”ujar Walikota dua periode ini.

Diketahui, KPK menetapkan Walikota Madiun, Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009-2012. Sesuai rilis resmi KPK, Bambang Irianto disangka melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. (adi/jur)

KPK Geledah DPU

Sementara itu, Selama lima jam, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun, Selasa (18/10) sekitar pukul 10.30 WIB. Dari kantor DPU, tim KPK membawa empat koper dan tiga kardus berisi komputer dan dokumen.

Tim yang beranggotakan lebih dari lima orang tersebut sibuk melakukan pemeriksaan berkas di ruang Subdin Tata Kota dan Tata Bangunan, Subdin Pemeliharaan / Pembangunan Jalan dan Jembatan, Subdin Tata Ruang Perizinan, Bagian Tata Usaha dan Kepala DPU. Sayangnya, tak satu pun petugas dari KPK yang bersedia memberikan komentar kepada awak media.

Kepala DPU Kota Madiun, Agus Siswanta mengatakan, tim KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah komputer dan dokumen terkait proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp 76,5 miliar. Selanjutnya dilakukan penandatangan lima berkas secara bersama, diantaranya berita acara penyitaan, penggeledahan, berita acara penyerahan. “Mulai komputernya cipta karya, tata kota, semua laci di ruang kadin, kabid, semua yg berkaitan dengan PBM diambil. Setiap kegiatan tanda tangan bersama,” kata Agus Siswanta.

Sementara itu, para PNS di Balai Kota Madiun maupun di beberapa SKPD, tampak sibuk mengumpulkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) honorarium Walikota Madiun selama tahun 2009 hingga 2016. Tidak hanya itu, sejumlah dokumen-dokumen Peraturan Daerah (Perda) juga turut diminta oleh KPK.”Dapat perintah dari Pak Sekda, untuk mengumpulkan Spj honor Walikota mulai tahun 2009 sampai bulan ini. Katanya yang minta KPK,” ujar salah satu PNS yang mananya enggan dikorankan.

Sebelumnya, Senin (17/10), penyidik KPK sudah menggeledah ruang kerja Walikota Madiun, rumah dinas, rumah pribadi, rumah anak Bambang Irianto, dan kantor PT Cahaya Terang Satata milik Bambang Irianto. Sedangkan di Jakarta, penyidik menggeledah PT Lince Romauli Raya selaku rekanan yang mengerjakan PBM dengan nilai mencapai Rp 76,5 miliar untuk anggaran tahun jamak pada 2009-2012. (adi/jur)

Tak Menutup Kemungkinan Ada Tersangka Baru

Terpisah, Plh Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk Adriati Iskak menjelaskan, pihaknya terus melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus korupsi dan gratifikasi pada proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) Kota Madiun tahun 2009 – 2012 senilai Rp 76,5 miliar. Jika ada alat bukti yang cukup, maka tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka baru. “Kemungkinan (tersangka baru) bisa saja, tapi saat ini baru BI (Bambang Irianto,red) saja,” ujarnya saat dihubungi Koran Memo, Selasa (18/10).

Penyidik, terangnya, saat ini masih terus mempelajari dokumen yang berhasil mereka dapatkan dari proses penggeledahan. Karena itu, pihaknya juga belum bisa memastikan memeriksa dan menahan Bambang Irianto yang lebih dulu ditetapkan tersangka. “Belum, periksa aja belum. Saksi dan tersangka pasti akan diperiksa, tapi kapan saya belum tahu. Kami masih mempelajari dan menganalisa hasil dari dokumen-dokumen yang sudah dibawa dalam pengeledahan,” ujarnya.

Lantas, sampai kapan KPK berada di Kota Madiun? Yuyuk pun tidak dapat memastikan hal itu. Karena saat ini semua kewenangan berada di tangan penyidik. “Tergantung kebutuhan penyidik, nanti dia sampai kapan. Apakah akan melakukan pemeriksaan disana atau menggeledah saja, kami belum tahu,” tandasnya.(adi/jur)