Wali Kota Malang Dituntut 3 Tahun Penjara

Sidoarjo, koranmemo.com – Wali Kota Malang nonaktif, Mochamad Anton dituntut hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider enam bulan penjara. Tak hanya itu, tuntutan tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun juga diberikan.

Hal tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Wali Kota Malang non aktif di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo, Jumat, (27/07/2018)

“Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider enam bulan penjara,” kata salah satu JPU, Arif Suhermanto saat membaca tuntutannya.

Dalam persidangan, JPU mengatakan, berdasar fakta-fakta persidangan, terdakwa Anton terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu terkait perkara dugaan korupsi suap pembahasan APBD perubahan Kota Malang tahun 2015.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Jaksa KPK juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan. “Memohon atas pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun terhitung setelah yang bersangkutan menjalani masa hukuman,” jelasnya dalam persidangan

Majelis hakim menutup sidang usai tim JPU KPK memberikan berkas tuntutan. Sidang berikutnya dengan agenda pembelaan dari terdakwa pada Jumat (3/8) mendatang.

Reporter : Yudhi Ardian

Editor : Della Cahaya

Follow Untuk Berita Up to Date