Wali Kota Madiun “Menolak” Kenaikan Iuran BPJS

Madiun, koranmemo.com – Pemkot Madiun merasa keberatan terhadap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan awal tahun 2020. Apalagi, kenaikannya mencapai dua kali lipat dari iuran sebelumnya.

Walikota Madiun Maidi mengatakan, selama ini pemkot menanggung seluruh premi BPJS Kesehatan bagi 204.000 jiwa. Sementara untuk mengcover itu, setiap tahunnya pemkot menganggarkan dana sekitar Rp 25 miliar dari APBD.

Jika kenaikannya 100 persen, jelasnya, maka dana yang disediakan pemkot akan membengkak hingga Rp 50 miliar per tahun. “Kalau naiknya 100 persen kan berat itu. Ya berat wong 2 kali lipat, dulu Jamkesmasta nggak seperti itu,” ungkap walikota, Kamis (17/10).

Dikatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tentu membebani keuangan daerah. Hal itu jauh berbeda dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesmasta) yang dikelola secara mandiri oleh Pemkot Madiun.

Pada Jamkesmasta, pemkot hanya membayarkan tagihan sesuai dengan warga yang sakit. Sedangkan program BPJS Kesehatan, pemda harus membayarkan premi seluruh masyarakat, baik layanan kesehatan tersebut dimanfaatkan atau tidak.

Menidaklanjuti hal itu, pemkot akan melakukan kajian bersama DPRD untuk menentukan langkah yang akan diambil. Sebab, pemkot telah berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan, salah satunya dengan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Nantinya permasalahan tersebut dibawa ke forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Seperti diketahui, pemerintah memiliki rencana akan menaikkan Iuran BPJS kesehatan. Rencana kenaikan ini dilakukan secara serentak mulai 2020 pada golongan kelas I, II, dan kelas III. Adapun iuran kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 serta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Reporter M.Adi Saputra/Juremi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date