Wali Kota Anton jadi Saksi Sidang Dugaan Korupsi APBD-P Pemkot Malang Tahun 2015

Share this :

Sidoarjo, koranmemo.com – Wali kota Malang, M. Anton didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan atas kasus dugaan korupsi uang Rp 700 juta dengan terdakwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono (JES) terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

Dalam memberikan keterangan, Anton juga didampingi 6 saksi lainnya.  Mereka adalah lima orang anggota DPRD Kota Malang dan Bepala Bidang Bina Marga (2015) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya di jalan Juanda Sidoarjo, Selasa (27/2/2018) malam.

Dalam salah satu keterangannya, Anton mengatakan jika dirinya tidak pernah bertemu dengan anggota DPRD Kota Malang atau menggelar rapat dengan anggota Banggar.

“Selama ini saya tidak pernah bertemu atau rapat dengan anggota Banggar, jadi kalau ada rapat paripurna, sebelum kuorum, saya mampir dulu di ruang tunggu atau ke ruang ketua DPRD (transit), sekalian menunggu muspida,” katanya.

Terkait pertanyaan Jaksa KPK apakah dirinya pernah berkomunikasi atau bertemu dengan M Arif Wicaksono? Anton membalas pertanyaan tersebut dengan kata ‘tidak’.

“Membahas masalah pengesahan Banggar saja, itu saat akan rapat paripurna, dan disana tidak membahas apa-apa,” ujarnya.

Anton pun menuturkan jika dirinya sempat diajak bertemu oleh Cipto dan Arif Wicaksono (DPRD Kota Malang). Namun karena tidak mempunyai korelasi, dirinya menolaknya.

Dia juga menyatakan jika dirinya meminta secepatnya agar APBD tahun 2015 segera digedok sehari setelah dibahas  (pengesahan) oleh Banggar. Anton  beralasan jika waktunya sudah mepet.

Hal tersebut terungkap dalam suara rekaman percakapan yang didengarkan Jaksa KPK saat persidangan.

“Saudara dalam percakapannya di sini, meminta agar APBD segera digedok sehari sesudah disahkan. Ini maksudnya apa? sementara pemprov sendiri minta untuk diserahkan sesudah lebaran, artinya seminggu kemudian, artinya apa?” tanya salah satu Jaksa KPK kepada Anton usai memutar hasil rekaman percakapan telepon tersebut.

“Waktunya sudah terlalu lama dan mepet, karena dalam lelang akan memakan waktu cukup panjang,” jawab Anton.

Jaksa KPK menilai jika jawaban yang diberikan Anton tidak sesuai dengan maksud pembicaraan di dalam rekaman telepon tersebut.

“Saudara saksi jangan melenceng, pertanyaan saya kenapa saudara minta sehari setelah disahkan, apa APBN-nya takut berubah kalau digedok setelah lebaran,” tanya jaksa yang tidak dapat dijawab.

Dalam persidangan yang dimulai sekitar pukul 18.00 WIB ini juga menyinggung terkait dengan ‘uang sampah’. Anton mengaku tidak pernah membahas masalah tersebut.

Namun, setelah diperdengarkan hasil rekaman percakapannya, Anton mengakui. “Iya ada, tapi sampai sekarang belum dikerjakan,” ujarnya.

Sementara lima anggota DPRD Kota Malang yang duduk di Banggar, kompak mengaku tidak tahu atas aliran dana siluman yang sering terdengar di kalangan dewan. “Memang kami dengar ada pembagian (uang), tapi kami tidak pernah menerima dan saya tidak mau menerima yang bukan atas hak selain gaji,” ujar salah satu saksi, Heri Puji Utami saat ditanya pembagian uang dari Ketua DPRD Kota Malang M Arif Wicaksono (MAW).

Untuk diketahui, MAW dan JES sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Agustus 2017. MAW ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu terkait pembahasan APBD-Perubahan Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dan penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang.

Dalam kasus pertama, MAW diduga menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono (JES) terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Diduga MAW menerima uang sejumlah Rp 700 juta.

Reporter : Yudhi Ardian

Editor : Muji Hartono