Wajib Pajak Nunggak Rp 32 Miliar Melayang

Share this :

STNK1Kediri, Memo- Sekitar 32 ribu warga Kabupaten dan Kota Kediri, belum membayar pajak kendaraan bermotor alias nunggak. Akibatnya, dana sebesar Rp 32 Miliar yang seharusnya masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten Kediri dan Kota Kediri, melayang.

Andri Wijaya, Kepala Dispenda Jatim UPTD Kota dan Kabupaten Kediri mengatakan, ada sekitar Rp 32 Miliar tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota maupun Kabupaten Kediri yang belum dibayar oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut dihitung mulai dari tahun 2012 lalu dan hal itu sangat berimbas pada terganggunya pembangunan.

“Akibat banyaknya tunggakan dari wajib pajak ini, kami sempat mendapatkan teguran dari pusat. Harapan kami masyarakat lebih aktif dalam pembayaran pajak bermotor agar semuanya bersinergi,” ungkapnya.

Menurutnya, Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) paling tidak dapat menagih pembayaran terhadap masyarakat sekitar 50 persen dari kekurangan tersebut. “Kami sudah merasa kebobolan akan peran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan,” imbuhnya.

Diketahui, dari total masyarakat Kota Kediri maupun Kabupaten Kediri terdapat sekitar 76 000 warga yang wajib melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Namun, menurut data Dispenda Jatim sejak 2012 lalu hingga sekarang masih 50 persen.

Hal itulah yang kini menurut Andri Wijaya dapat mengganggu pembangunan di Provinsi Jawa Timur dan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah.

Meskipun berbagai langkah sudah dilakukan Dispenda Jatim UPTD Kota/Kabupaten Kediri untuk menggugah kesadaran wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak tepat pada waktu, namun ternyata tingkat kepatuhan wajib pajak hingga saat ini masih kurang.

“Hingga saat ini kami justru sudah memberikan sanksi kepada mereka yang nunggak berupa denda. Dan dari data yang paling banyak saat ini dari warga Kabupaten Kediri,“ ujar Andri Wijaya.(can)