Wajib Pajak Kota Blitar Mulai Ajukan Keringanan di Masa Pandemi

Share this :

Blitar Kota, koranmemo.com – Wajib pajak di Kota Blitar mulai memanfaatkan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini. Mereka pun mengajukan keringanan pembayaran pajak dan bumi bangunan atau PBB.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, ada ratusan wajib pajak yang mengajukan keringanan. Jumlahnya sekitar 400 wajib pajak.

“Iya, bagi yang mengajukan kami sudah memproses semua keringanan pembayaran,” kata Kepala BPKAD Kota Blitar Widodo Sapto Johannes, Kamis
(22/10).

Widodo menjelaskan, saat ini jumlah wajib pajak atau WP sebanyak 57 ribu. WP itu tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kepanjenkidul, Sananwetan dan Sukorejo.

Dari total sekitar 57 ribu WP itu 400 di antaranya memanfaatkan kebijakan keringanan pembayaran.

“Pandemi corona yang sampai sekarang masih ada memang membuat sebagian pembayar atau wajib pajak kesulitan membayar. Akhirnya mengajukan keringanan. Karena semata-mata kondisi,” jelasnya.

Widodo menambahkan lagi soal persentase keringanan pembayaran berbeda-beda. Ada yang 30 persen hingga 50 persen.

“Yang jelas BPKD tetap memproses. Sekali lagi karena ini memang kondisi,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan jadwal, jatuh tempo pembayaran PBB pada 31 Oktober. Sebelumnya, jatuh tempo selalu pada 31 September namun karena pandemi, BPKAD memilih untuk memundurkan tanggal jatuh tempo.

Saat ini, realisasi pembayaran PBB mencapai 90 persen atau sekitar Rp 10,6 miliar dari target Rp 11 miliar. BPKAD sebelumnya targetnya Rp 12 miliar. Tetapi karena pandemi diturunkan menjadi Rp 11 miliar.

Reporter: Abdul Aziz Wahyudi
Editor: Della Cahaya