Wacanakan Kontrol Sosial Pakai Stiker Penerima Bantuan Sosial

Share this :

Trenggalek, koranmemo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mewacanakan untuk memasang stiker di rumah warga penerima bantuan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pemetaan penerima bantuan sekaligus untuk meminimalisir realisasi program yang dinilai tidak tepat sasaran.

Ratna Sulistyowati, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Trenggalek mengatakan, penerima bantuan penanggulangan kemiskinan dinamis. Oleh sebab itu perlu adanya pemetaan berkala dalam merealisasikan program agar tepat sasaran.

“Saya mengatakan bukan tidak efektif. Namun fakta di lapangan masih banyak sekitar 5 sampai 10 persen warga yang dinilai mampu, masih menerima bantuan. Mungkin dulunya belum mampu dan sekarang sudah mampu bisa jadi,” ujarnya kepada koranmemo.com saat dikonfirmasi.

Dia menyebut, sekitar 5 hingga 10 persen warga yang dinilai mampu dan masih mendapat bantuan. Itu berdasarkan survei kelayakan tim teknis di lapangan. Hanya saja dia tidak dapat berbuat banyak karena untuk memverifikasi data dilakukan secara berkala dengan jeda waktu yang sudah ditentukan. Penerimaan bantuan masih mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015.

“Yang dianggap mampu bisa dicoret dari daftar penerima, tapi kan tidak bisa langsung diganti, karena periodik. Semuanya baik BPNT ataupun PKH. Karena semua penerima bantuan mengacu pada BDT, setelah mememui komponen atau syarat penerima bantuan penanggulangan kemiskinan,” kata Ratna.

Oleh sebab itu, lanjut Ratna keberadaan stiker penerima bantuan sosial penanggulangan kemiskinan itu sekaligus sebagai kontrol sosial masyarakat secara langsung. Hanya saja untuk saat ini dia belum dapat memastikan kapan pemasangan stiker itu dapat direalisasikan.

“Karena masih menunggu anggarannya juga. Ini kami sudah konsultasi kepada Pak Ipin (Wakil Bupati Trenggalek,red). Beliau menyetujui, hanya saja redaksionalnya perlu konsep khusus,” jelasnya.

Ratna menyebut, penerima bantuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek berjumlah puluhan ribu. Untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 58 ribu dan Penerima Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 34. Jumlah itu, lanjut Ratna hanya sekian persen dari total warga miskin di Kabupaten Trenggalek.

“Karena kemampuan negara juga terbatas. Sayang kalau tidak dapat realitas tepat sasaran. Oleh sebab itu selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga peran aktif dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” pungkasnya.

Reporter Angga Prasetya

Editor Achmad Saichu