Verifikasi Izin Dibuka, Gema PS Sambut Positif

Lamongan, koranmemo.com – Adanya informasi akan dibukanya verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) pada 15 titik usaulan oleh Kementrian Lingkungan Hidup mendapat responsif  Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia. Tercatat, ada 15 titik usaulan permohonan IPHPS.

Deputi Hukum, Kebijakan dan advokasi DPP Gema PS Indonesia, Carkaya mengatakan verifikasi  tersebut  merupakan tindaklanjut atas audiensi DPP Gema PS Indonesia dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu.

“Dalam audiensi tersebut Presiden memerintahkan percaya verifikasi perhutanan sosial-IPHPS agar diselesaikan dalam waktu 2 tahun dan evaluasi bersama dengan Gema PS Indonesia setiap 6 bulan sekali,” kata  Carkaya, dalam rangka konsolidasi menyambut verifikasi di Kabupaten Lamongan, Kamis (7/11).

Dikatakannya kembali bahwa kondisi sosial di Jawa, masyarakatnya lebih membutuhkan orientasi pangan, bukan tebu untuk industri. “Jadi jika pemerintah memilih memberikan izin eksploitasi maka sejatinya pemerintah tidak menimbang kebutuhan pangan harian bagi masyarakat di Jawa terutama petani kawasan hutan,” jelasnya.

Apalagi, tambah dia, tebu tidak dapat memulihkan kondisi ekologi kawasan hutan, bahkan akan memperburuk kondisi ekologi hutan. Alternatifnya, IPHPS justru untuk mempercepat pemulihan kawasan hutan gundul dan kritis melalui sumber daya sosial dan ekonomi rakyat. “Pemerintah tinggal memilih rakyat dan ekologi atau modal,” tegas Carkaya.

Sedangkan, Ketua Tim persiapan Gema PS Indonesia wilayah Jawa Timur, Miftachul Rochim menyatakan, Gema PS Indonesia Jawa Timur siap menghadapi verifikasi teknis subjek dan objek esok hari.

“Kami telah menunggu, dan ini  adalah kesempatan   yang kami dan para petani hutan tunggu,” tegas Miftachul Rochim
Mifta, sembari menambahkan bahwa semestinya kerja KLHK harus lebih progresif dan cepat dalam merespon usulan.

Terlepas dari itu, KLHK juga harus mempertimbangkan pilihan keberpihakan memberikan ijin kepada rakyat kecil atau memilih berpihak kepada modal besar dengan perijinan tebu  melalui permen No 81 tahun 2016.

Reporter Fariz Fahyu

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date