Usut Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, Jurnalis Malang Raya Gelar Aksi Tutup Mulut

Share this :

Malang, koranmemo.com – Puluhan jurnalis Malang Raya melakukan aksi solidaritas keselamatan jurnalis dengan cara menutup mulut, Jumat (27/09) pukul 14.00 WIB di depan Gedung DPRD Kota Malang Jalan Tugu Kota Malang. Aksi ini sebagai tanda dibungkamnya kebebasan pers saat ini,terlebih kekerasan yang dialami wartawan saat melakukan peliputan.

Puluhan jurnalis yang tergabung dalam organisasi diantaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Malang Raya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang maupun jurnalis yang tidak tergabung dalam organisasi profesi,berorasi dan membentangkan poster kecaman terkait kekerasan terhadap jurnalis saat ini.

” Kami sebagai jurnalis sangat prihatin dengan aksi kekerasan yang dialami saudara kami di sana, maka dari itu aksi bungkam mulut ini sebagai bentuk perlawanan dan rasa matinya kebebasan pers, ” teriak kordinator aksi,  Mohamad Zainuddin, Jumat (27/09).

Menyikapi kekerasan terhadap jurnalis ini, Gerakan Solidaritas untuk Keselamatan Jurnalis di Malang Raya menyatakan sikap diantaranya mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggotanya dan massa aksi di berbagai daerah. Kemudian mendesak kepolisian menghentikan segala bentuk represi yang mengancam kerja jurnalis, serta mendukung kebebasan berpendapat dan berkespresi yang dilakukan masyarakat.

Selanjutnya menuntut kepolisian menghukum anggotanya yang terlibat kekerasan kepada jurnalis dan penanganan kasusnya dibuka untuk publik.Menuntut kepolisian melucuti senjata para anggotanya yang bertugas menghalau massa. Dan menghentikan semua upaya sweeping kepada peserta aksi maupun jurnalis yang sedang bertugas.

Selain itu juga menuntut kepolisian membebaskan Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu dari sangkaan pasal karet UU ITE. Menuntut kepolisian menghentikan penangkapan-penangkapan aktivis yang melakukan kritik dan menyuarakan kepentingan publik. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat sedang meliput.

” Jangan ada kekerasan terhadap jurnalis lagi, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers,” kecamnya.

Sementara itu aksi ini juga mengimbau perusahaan media untuk memberikan alat pelindung diri kepada jurnalis mereka yang meliput aksi massa yang berpotensi terjadi kericuhan.

Aksi yang terakhir yakni mendesak Dewan Pers membentuk Satgas Anti Kekerasan guna menuntaskan kasus kekerasan yang terjadi sepanjang aksi penolakan RKUHP dan Revisi UU KPK di berbagai daerah.

Editor Arief juli prabowo