UPT Perlindungan Konsumen Disperindag Jatim: Perdagangan Bahan Berbahaya Harus Izin

Share this :

Surabaya, koranmemo.com – Unit Pelayanan Teknik (UPT) Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur mengimbau masyarakat apabila menjalankan bisnis usaha penambangan bahan kimia atau sejenisnya agar melengkapi perizinannya.

Hal tersebut ditetapkan pada aturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendagri RI) No. 75 tahun 2014, tentang Pengadaan, Pengawasan Bahan Berbahaya.

“Jika kaitannya perdagangan kimia, memang secara tata niaga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendagri RI) No. 75 tahun 2014, tentang pengadaan, pengawasan bahan berbahaya.Bagi siapapun memperdagangkan tersebut harus mempunyai izin perdagangan bahan berbahaya,” kata Eka Setya Budi, selaku Ka UPT Perlindungan Konsumen Disperindag Provinsi Jawa Timur, saat dikonfirmasi koranmemo.com melalui via selulernya, Kamis (15/8).

Dia menyebut bahwa, bahan berbahaya kebetulan ada kurang lebihnya sebanyak 411 komoditi. Kalau tidak memiliki izin lanjutnya, ada aturan lagi yang diatur dalam undang-undang Perdagangan No. 7 yaitu, disebutkan setiap pelaku usaha wajib mempunyai izin di bidang perdagangan, tapi bukan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) kalau mereka tidak memiliki izin di bidang perdagangan akan dikenakan Sanksi. “Ini mengacu pada pasal 106 tentang perdagangan yang ancaman hukuman maksimal 4 tahun, lebih 10 bulan penjara,” tegasnya.

Menurut Eka, pihaknya mengenai tupoksi di bidang pengawasan, maka secara otomatis sudah bekerjasama dengan pihak Custome Bea Cukai, dan aparat Kepolisian yang dengan kaitannya dalam produk import.

“Kita tetap lakukan pada pengawasan yang lebih optimal dalam semua sarana,” pungkasnya.

Reporter : M Fauzi

Editor Achmad Saichu