Upah di Bawah UMK, Buruh Demo di Depan Kantor Disnakertrans Jombang

Jombang, koranmemo.com – Puluhan buruh tergabung dalam serikat pekerja SBPJ GSBI Jombang, melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jombang, Rabu (20/11) pagi.

Mereka memprotes masih banyaknya buruh outsourcing (alih daya) di PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Kecamatan Diwek, maupun sejumlah pabrik lainnya di kota yang sama, masih mendapat upah jauh di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Jombang, yang saat ini di kisaran angka  Rp 2,44 juta. Untuk itu mereka meminta dinas melakukan cek lapangan.“Bukan di PT SGS saja, tetapi masih banyak (perusahaan, red) di Kabupaten Jombang, yang mana buruh outsourcing, yang jauh di bawah UMK pengupahannya. Ada yang menerima upah Rp 1,6 juta, ada juga yang menerima Rp 1,9 juta per bulan. Padahal menurut undang-undang ketenagaerjaan, standar pengupahan sesuai UMK. Sekalipun untuk tenaga outsourcing,” kata Hadi Purnomo, koordinator aksi sekaligus ketua serikat pekerja.

Untuk mengatasi permasalahan pengupahan, lanjut Hadi, pihaknya mengaku sering berkoordinasi dan melaporkan permasalahan ke Disnakertrans. “Tapi belum ada solusi. Tiap tahun selalu ada permasalahan seperti ini. Kami menganggap tidak ada tanggapan serius, misalnya dengan melihat langsung kondisi buruh di lapangan,” ungkap Hadi.

Masih menurut Hadi, saat ini PT.  SGS, mempekerjakan antara 500 – 600 buruh outsourcing. “Tugas sama, tanggung jawab sama, namun pengupahan beda jauh dari UMK yang pada kisaran angka Rp2,44 Juta perbulan,” tandas Hadi.

Sementara, Purwanto, Kepala Disnakertrans saat menemui para buruh mengaku akan menindaklanjuti aspirasi para buruh. “Hanya saja lantaran aspirasi buruh menyangkut kebijakan pusat, maka akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI.

“Aspirasi akan kami teruskan ke kementerian. Karena kami dari Dinas, tidak memiliki kewenangan langsung memutuskan persoalan ini hari ini juga,” ujar Purwanto.

Selain itu, Purwanto mengklaim selama ini pihaknya telah melakukan pengawasan, bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya.

“Seperti dengan petugas pengawasan ketenagakerjaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim, di BLK jalan Kemuning, itu tugasnya melakukan pengawasan pada perusahaan yang belum menjalankan ketetapan UMK,” tutup Purwanto.

Reporter Agung Pamungkas

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date