Tuntut Kenaikan Usulan UMK 2017

Share this :

Mojokerto, koranmemo.com – Peringatan hari pahlawan Kamis (10/11) kemarin diwarnai aksi demo ratusan buruh di depan kantor Bupati Mojokerto, di jalan Ahmad Yani Kota Mojokerto. Massa yang tergabung dalam aliansi perjuangan buruh Mojokerto (APBM) itu menuntut  Bupati Mustofa Kamal Pasa atau MKP mengusulkan kepada Gubenur Jatim angka Upah Minum Kabupaten (UMK) Mojokerto tahun 2017, naik Rp 570 ribu menjadi Rp 3,6 juta dari tahun 2016 sebesar Rp 3,030 juta. Mereka menolak ketentuan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mematok UMK 2017 Rp 3.279.975.

Pengamatan wartawan, massa buruh tiba di kantor Bupati sekitar pukul 11.15 WIB. Dengan membawa pengeras suara, spanduk serta poster tuntutan, mereka berorasi secara bergantian dibawah pengawalan ketat puluhan anggota polisi dan Satpol PP.

Sekretaris APBM, Ardian Safendra mengatakan, buruh menolak penerapan formulasi PP No 78 tahun 2015 untuk menentukan UMK 2017. Menurut dia, nilai UMK seharusnya mengacu pada pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

“Kami menolak PP 78 yang dipakai acuan pemerintah untuk menentukan UMK. Karena PP tersebut melanggar UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena UMK ditentukan pemerintah pusat, seharusnya memakai acuan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah yang nilainya beda dengan angka secara nasional,” kata Ardian.

Ardian menjelaskan, buruh mempunyai perhitungan sendiri dalam menentukan UMK 2017. Menurut dia, KHL versi buruh seharusnya Rp 3,4 juta, angka pertumbuhan ekonomi memakai Jatim sebesar 5,65 persen, sedangkan angka inflasi mengacu Permenkeu No 93 Tahun 2014 sebesar 4 persen. Dengan formula ini, upah yang dituntut buruh Rp 3,6 juta, naik Rp 570 ribu dari UMK 2016 Rp 3,030 juta.
“Kami minta kepada Bupati agar mengusulkan UMK 2017 Rp 3,6 juta ke Gubernur,” ujarnya.

Kemudian, perwakilan massa buruh diterima asisten satu Bupati, Achmad Jazuli dan Kepala Disnakertrans Kabupaten Mojokerto, Tri Mulyanto. Audiensi digelar hampir satu jam di ruang rapat asisten Bupati.

Menanggapi tuntutan buruh, Tri menegaskan nilai UMK 2017 yang akan diajukan Bupati kepada Gubenur Jatim tetap mengacu ketentuan PP No 78 Tahun 2015 sebesar Rp 3.279.975. Angka itu diperoleh dari nilai UMK 2016 ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional 8,25 persen. UMK akan ditetapkan Gubenur Jatim 21 November nanti.

“Kalau usulan ke Gubenur tetap sesuai PP 78. Sebenarnya itu sudah solusi tengah. Mereka seharusnya menuntut status kerja mereka dari kontrak ke karyawan,” terangnya.

Pengusulan UMK 2017 sesuai PP No 78, lanjut Tri, juga banyak pertimbangan. Menurut dia, upah yang terlalu tinggi berpotensi akan menambak jumlah buruh yang di PHK tahun 2017 nanti. Selain itu, mengaca perjalanan tahun 2016, dengan UMK 3,030 juta terdapat 9 perusahaan dengan 10.000 tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK.

“PHK jelas dampaknya, tahun lalu sudah 8.000 lebih sampai september karena UMK tinggi, perusahaan tak mau memperpanjang kontrak kerja buruh. Mudah-mudahan dengan UMK sesuai PP No 78 tahun depan tak ada lagi PHK,” pungkasnya.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa ratusan buruh ini tak membuahkan hasil apapun. Meski begitu massa buruh memilih membubarkan diri sekitar pukul 13.15 WIB (ag)