Tuntut Kenaikan Upah, Ratusan Buruh Demo di Kantor Disnaker dan Pemkab Jombang

Share this :

Jombang, koranmemo.com – Ratusan buruh melakukan aksi demonstrasi di sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim, Kecamatan Jombang, Kamis (19/11/2020). Para buruh yang tergabung dari Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) di depan kantor Disnaker dan Pemkab Jombang.

Dari pantauan di lokasi, para buruh ini berorasi supaya Kabupaten Jombang menaikkan UMK di tahun 2021, dengan dorongan aksi demo ini mengacu pasca penetapan upah minimum provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa sejak awal bulan November.

Dimana kenaikan upah tersebut, diputuskan oleh Pemprov Jatim setelah diterbitkannya surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498//KPTS/013/2020, yang sudah disepakati dalam rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu. Kenaikan upah minimum provinsi sebesar 5,65 persen atau sekitar seratus ribu, dari sebelumnya sebesar Rp 1.768.000 menjadi Rp 1.868.777 pada tahun 2021.

Dipaparkan Sutrisno, koordinator aksi buruh dari SBPJ, aksi yang digelarnya hari ini setelah para buruh mendapatkan informasi kalau pihak Pemkab tidak bisa menaikkan UMK 2021, padahal Pemprov sudah menerbitkan surat untuk mendorong Bupati untuk mengikuti kenaikan UMK sebesar 5,56 persen.

“Alasan mereka, masih dalam situasi covid-19. Namun hari ini provinsi Jatim telah menaikkan upah sebesar 5,65 persen. Ya kami mengharap Jombang mengikuti itu, sesuai dengan apa yang disampaikan Gubernur,” ucap Sutrisno ketika diwawancarai disela-sela aksi.

Lebih lanjut, disebutkan, apabila kebutuhan perekonomian terus kian meningkat, tentunya kenaikan upah buruh ini diharapkan mampu mengatasi persoalan ekonomi buruh di tengah pandemi covid-19. Sedangkan kenyataannya tidak sesuai harapan para buruh, akan tetapi jika nantinya tidak ada kesepakatan pihak buruh dan pemerintah, sebagai perwakilan buruh di kota santri, dirinya bakal terus menggelar aksi kembali hingga upah di Jombang naik seperti harapan semua buruh disini.

“Bila tidak sesuai harapan, berarti Pemkab tidak memikirkan nasib buruh atau rakyat. Tapi ketika pihak pemerintah tidak mau menemui, kita akan tetap menunggu dan menunggu sampai ada hasil daripada kesepakatan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Jombang, Purwanto, mengaku jika usulan terkait besaran upah buruh di Jombang, sudah dibahas oleh dewan pengupahan kabupaten (DPK) dengan pemkab Jombang pada tanggal 7, 8, 9 di Yogyakarta. Bahkan, dirinya juga mengatakan, pembahasan kenaikan ini ada beberapa angka yang dihasilkan. Tapi disisi lain, pihak apindo menginginkan upah tersebut turun, dan hari ini dari perwakilan buruh menghendaki adanya kenaikan upah.

“Poin terakhir karena ada dua angka kan tidak mungkin kemudian diusulkan dua angka itu. Sehingga pada waktu itu DPK sepenuhnya menyerahkan pada Bupati Jombang untuk merekomendasikan tentang besaran UMK itu pada Gubernur dan sekarang prosesnya sedang digodok di provinsi, UMK Kabupaten se Jatim itu. Sedangkan ini bukan kewenangan saya, jadi mohon maaf kita tidak bisa menyampaikan karena untuk menghindari polemik, maka kita tunggu saja ibu Gubernur, karena proses sedang ada di sana,” tutupnya. (st2)

Reporter : Taufiqur Rachman
Editor Achmad Saichu