Tuntut Coblosan Ulang, Panitia Pilkades Ngudikan Di-PTUN-kan

Share this :

Nganjuk, koranmemo.com – Pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang digelar Selasa (12/2/2019) kemarin, meninggalkan beragam persoalan. Seperti di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan.

Demokrasi tingkat desa yang diikuti oleh tiga calon kepala desa itu dinilai berlangsung secara tidak fair, sehingga surat suara tidak syah mencapai 1620. Padahal jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di desa tersebut berjumlah 4.036 jiwa.

Dami Astuti SS, MH salah satu calon kepala desa dengan nomor urut 1 melalui Imam Ghozali SH, MH kuasa hukumnya menganggap panitia tidak fair dalam melakukan perhitungan surat suara dan pembagian surat suara.

“Kita sudah ajukan gugatan ke PTUN Surabaya, dan sudah diterima dengan nomor perkara : 16/G/2019/PTUN SBY, tertanggal 15 Februari 2019,” ungkap Imam Ghozali di depan Pendapa Kabupaten Nganjuk, Jumat (15/2/2019).

Pengacara muda asal Sukomoro ini mengatakan, pilkades di Desa Ngudikan diikuti oleh tiga peserta, di antaranya Dami Astuti SS,MH dengan nomor urut 1, Imam Nawawi nomor urut 2 dan Sumadji nomor urut 3.

“Indikasi adanya permainan itu sudah terlihat sejak awal pembagian kartu suara. Waktu itu KPPS memberikan surat atau kartu suara itu kepada pemilih dengan keadaan tertutup, padahal sesuai dengan peraturan seharusnya kartu suara diberikan dalam keadaan terbuka, bukan dalam kondisi dilipat,” jelasnya.

Karena hal itu, lanjut Imam, banyak pemilih yang mencoblos dalam kondisi masih terlipat, namun coblosan dalam posisi simetris. Pemilih, usianya beragam, ada yang masih muda, ada juga yang sudah tua dan ada yang berpendapat asal mencoblos sekali tepat di gambar dianggap sudah selesai.

‚ÄúTapi nyatanya coblosan simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom calon lain yang seharusnya dinyatakan syah sesuai PKPU pemilihan gubernur dan bupati, namun oleh panitia Pilkades Ngudikan dinyatakan tidak syah. Ini kan menyalahi aturan,” paparnya.

Imbasnya, kata Imam, klien-nya Dami Astuti yang seharusnya mendapat perolehan suara terbanyak menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan Imam Nawawi peserta nomor urut 2.

“Klien saya mendapat perolehan suara 871, Imam Nawawi 946 dan Sumadji 26, surat suara tidak syah mencapai 1620, ini sangat patut diduga terjadi sebuah konspirasi,” tandasnya.

Untuk itu, masih kata Imam Ghozali, kliennya sebagai pihak yang dirugikan menuntut dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak syah dilakukan secara fair, atau dilakukan pencoblosan ulang sesegera mungkin.

“Selain itu kami juga sudah mengajukan surat kepada Bupati Nganjuk untuk menunda pelantikan karena masih ada sengketa, dan bupati dalam hal ini memiliki hak dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pilkades ini,” tegasnya.

Sedangkan pihak panitia Pilkades Desa Ngudikan hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi oleh pewarta media ini.

Reporter : Muji Hartono

Editor : Achmad Saichu