Trend Kenaikan Gaji PNS, Diragukan Bisa Bersih Dari KKN

Pacitan, Memo – Trend kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara, serta TNI/Polri, ‎yang setiap tahun jamak terjadi, sepertinya masih menuai kontroversi. Khususnya kalangan pegiat LSM, sangat kontra dengan kebijakan yang dinilai tidak populis tersebut.

Ketua Lembaga Konsultan Publik, Arif Setya Budi- pemerintah harus lebih perhatikan nasib buruh. (yuyun/memo).
Ketua Lembaga Konsultan Publik, Arif Setya Budi- pemerintah harus lebih perhatikan nasib buruh. (yuyun/memo).

Ketua Lembaga Konsultan Publik Pacitan, Arif Setya Budi, memberikan penilaian miring atas kinerja birokrasi yang selama ini lebih bertendensi pada penghasilan. “Sementara dengan kenaikan gaji, apakah bisa menjamin ada out put kinerja yang lebih baik serta menjamin lini birokrasi bersih dari KKN,” kritik Arif, Kamis (9/4).

Pegiat LSM yang pernah berkecimpung di dunia politik praktis itu mensinyalir, kinerja birokrasi selama ini dinilai tidak pernah puas atas kebijakan hak gaji yang diberikan pemerintah. Bahkan, disetiap pergantian kekuasaan, trend kenaikan gaji seakan menjadi isu strategis yang terus didengungkan oleh pengambil kebijakan. Dengan berbagai dalih, seperti menaiknya bermacam harga komoditi pokok yang berdampak melesatnya angka inflasi atau banyak hal lain yang membuat pemerintah akhirnya harus menaikan gaji aparatur negara.

Indikator itu masih lugas terbaca dari komposisi penganggaran di UU APBN ataupun Perda APBD, yang mengalokasikan belanja pegawai serta operasional penunjangnya lebih dari 60 persen. Sehingga porsi belanja publik masih tetap stagnasi di kisaran 30 persen dari total pendapatan dan belanja negara maupun didaerah. “Ini sebagai bukti, kalau anggaran negara banyak tersedot untuk pembiayaan aparatur berikut biaya opersionalnya,” sindir Arif, kemarin.

Masih menurutnya, pemerintah boleh saja memberikan ruang gerak yang lebih longgar terhadap hak pendapatan pegawai negeri sipil. Tetapi kebijakan terhadap buruh, setidaknya juga lebih diperhatikan lagi. Pada beberapa kasus, pemerintah masih sangat alot ketika menentukan kisaran upah minimum.‎ “Fenomena seperti itu mestinya harus balance. Ketika pemerintah memberikan kenaikan gaji pagi PNS, buruh juga harus lebih diperhatikan nasibnya,” tegasnya.

Sementara itu sebagaimana pernah diberitakan, berita kenaikan gaji bagi PNS, TNI/Polri, dan pensiunan, kian kabur. Terbukti hingga awal triwulan ke dua, pemerintah belum memberikan kejelasan terkait tata cara dan petunjuk teknis pembayaran kenaikan gaji tersebut. Sehingga semua unit satuan kerja di level daerah, termasuk satuan kerja lingkup kementerian ataupun lembaga, tidak bisa berbuat lebih lantaran belum adanya regulasi. (yun).