Tolak Perwali Zona Waktu

Share this :

Kediri, Koran Memo – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Kediri mendatangi kantor pemerintah Kota Kediri, Selasa (2/3). Mereka ingin berdialog dengan SKPD terkait yang berhubungan dengan Perwali nomor 37 tahun 2015. Hal ini karena para PKL Kota Kediri masih mempermasalahkan zona waktu berjualan.

Sejumlah PKL melakukan audiensi dengan seluruh SKPD terkait masalah zona waktu dan penertiban PKL (amid/memo)
Sejumlah PKL melakukan audiensi dengan seluruh SKPD terkait masalah zona waktu dan penertiban PKL (amid/memo)

Berbagai alasan kepentingan ekonomi dilontarkan pada tim pemkot yang dikoordinatori Sekkota Budwi Sunu. Semenjak diterapkan zona waktu tersebut banyak para PKL yang mengaku dagangannya tidak laku.

Suroto, salah satu pedagang yang biasa mangkal di Jl Veteran mengungkapkan jika penataan PKL harus sesuai apa yang menjadi pedoman negara. Dia menilai jika selama ini mereka hanya diberikan janji-janji tanpa adanya realisasi. “Kita ini saat demo dijanjikan akan diajak dialog dulu, namun pada kenyataannya sebelum dilakukan dialog Satpol PP sudah menertibkan,” ungkapnya dalam audiensi.

Lebih lanjut Surono mengatakan pihaknya masih menolak Perwali nomor 37 tahun 2014 tentang penataan PKL dengan zona waktu. Pada dasarnya para PKL ini siap untuk mengikuti penataan. Namun mereka menolak pembatasan waktu karena akan mempengaruhi penjualan mereka.

Sementara itu, Sekretaris Kota Kediri Budwi Sunu mengaku tetap pada pendiriannya dengan tidak mengubah isi perwali. Sampai saat ini pihak pemerintah belum menemukan solusi bagi permasalahan tersebut. Pemerintah akan menampung aspirasi mereka. Akan tetapi pada prinsipnya perwali tetap jalan.

Meski menjalankan perwali yang mengatur zona waktu, lanjut Budwi tetap

memikirkan penataan PKL. Pihak pemerintah tetap memikirkan mereka untuk jangka panjangnya.  Jangka pendeknya, tetap mereka harus mematuhi zona waktu terlebih dahulu.

Menurut Budwi Sunu pertemuan dengan PKL ini merupakan langkah awal untuk penataan ┬ákedepan. Masih ada pertemuan lanjutan yang juga melibatkan dari pihak akademisi. Sementara belum menemukan solusi, pihak pemerintah memberikan sedikit keleluasaan pada para PKL.”Ini masih pertemuan awal, nanti akan ada pertemuan-pertemuan lagi untuk mencari solusi,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam melakukan penataan PKL, sebelumnya Pemkot Kediri juga melakukan pembahasan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kediri, Satpol PP, dan juga unsur akademisi dari Universitas Islam Kediri (Uniska) dan juga dari Universitas Nusantara PGRI (UNP).(ram)

 

Follow Untuk Berita Up to Date