Petani Kota Madiun Tolak Pemberlakuan Kartu Tani

Madiun, koranmemo.com – Petani yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Madiun menolak pemberlakukan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi.

“Yang jelas kami keberatan jika diterbitkan pada 1 September,” kata pengurus KTNA Kota Madiun Heri Irawan, Rabu (26/8).

Pihaknya merasa keberatan rencana pemberlakuan kartu tani pada 1 September mendatang, karena waktunya bersamaan musim tanam. Yang mana petani sangat membutuhkan pupuk. Dan masalah lain, masih banyak petani yang belum terdata dalam kartu tani, sehingga akan menyulitkan petani mendapat pupuk.

“Kalau diterapkan 1 September kami harus menggunakan kartu tani, jelas nanti akan timbul gejolak di tingkat petani bisa ke kios untuk protes,” katanya.

Pihaknya berharap pemerintah mengedepankan aspirasi petani dan tidak memaksakan program. “Pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk lebih melek tentang program pupuk,” ujarnya seraya akan melakukan aksi protes jika aspirasi petani tidak direspon.
Diketahui, program kartu tani diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) sejak tahun 2017, namun belum maksimal. Akhirnya pembelian pupuk kembali ke manual (cash and payment).
Setelah kurang lebih tiga tahun vacum, awal Agustus 2020 surat Kementan turun untuk menerapkan kartu tani pada 1 September mendatang.
Ketidaksiapan pemerintah diakui  Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Muntoro Danardono. Dikatakan, banyak Kabupaten/ Kota yang belum siap. “Karena kartunya belum selesai semua, ya belum siap. Sama kondisinya dengan kota lain yang rata-rata baru 50 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Beras Bansos Covid-19 di Nganjuk Macet Dua Bulan
Dikatakan oleh Muntoro, petani di Kota Madiun yang terdata di Bank BNI 46 sebanyak 1336 petani, sedangkan kartu yang siap dibagi baru 111 kartu, sedangkan 1225 lainnya masih dalam verifikasi.

Ini tentunya masih jauh dari kata siap untuk Kota Madiun jika kartu tani disahkan dalam kurun waktu beberapa hari kedepan. “Saya harap sisanya segera diselesaikan, agar segera sampai di tangan petani sehingga pada musim tanam ini harus bisa nebus pupuk,” jelasnya.

Masalah lain, verifikasi data terbilang rumit karena terdapat petani nomor induk kelahiran (NIK) petani terdaftar di Kota, namun memiliki lahan di Kabupaten.

Baca Juga: Mochamad Nur Arifin Harapkan Kabupaten Trenggalek Jadi Daerah Inklusi

Baca Juga: Mbak Yuni Ajak Masyarakat Kurangi Konsumsi Obat Kimia

Pupuk subsidi itu prinsip untuk masuk data dalam rencana definitif kebutuhan kelompoktani (RDKK), persyaratan lain sepanjang tidak melebihi luasan dua hektar per petani. “Ini kan sama punya hak untuk pupuk subsidi, nah ini yang tidak bisa harusnya satu NIK ya satu subsidi, ini persoalan yang harus diselesaikan kementan,” lanjutnya.

Kalaupun usulan untuk penundaan penerapan kartu tani berhasil, pihaknya akan kembali menggunakan metode lama untuk cash and payment, sepanjang tidak melebihi kebutuhan mereka. “Termasuk penggarap bengkok, yang bergantian,” tuturnya.
Reporter: Juremi

Editor: Della Cahaya