Terkait Wabup Trenggalek, Ini Arahan Mendagri

Jakarta, koranmemo.com  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menanggapi terkait Wakil Bupati (Wabup)  Trenggalek yang meninggalkan tugas tanpa izin. Saat dimintai keterangannya oleh awak media di komplek DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (23/1) Mendagri mengutarakan bahwa Pemerintah Pusat punya wakil di daerah,  yaitu gubernur. Tugas gubernurlah yang harus mengecek ke mana kepala daerah itu meninggalkan, tugas dan izinnya harus kepada gubernur.

Dalam hal ini, Mendagri memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu untuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di kabupaten/kota, gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

“Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, yaitu diatur secara jelas dalam Pasal 373 ayat 2 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Kami sudah minta keterangan kepada Gubernur awa Timur terkait yang bersangkutan (Wakil Bupati Trenggalek) meninggalkan daerah, apalagi keluar negeri itu ada izin atau tidak. Izinnya minimal kepada gubernur atau ke Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, di Kemendagri izinnya tidak ada. Jika tidak ada izin menurut undang-undang kami berikan teguran,” terangnya.

Dan dalam persoalan ini Mendagri sudah meneirma informasi dari Pemerintah Provinsi  Jawa Timur bahwa yang bersangkutan telah diberikan teguran tertulis oleh Gubernur Jawa Timur. “Kalau dia (wakil Bupati Trenggalek) mengulang kembali, seperti Bupati Talaud, bisa diberhentikan sementara,” tegasnya.

Editor Achmad Saichu