Terkait Persoalan Galian C, Ini Kewenangan Dinas ESDM Jatim dan Pemerintah Daerah

Share this :

Surabaya, koranmemo.com – Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur (Jatim) Setiadjit, S.H., M.H., melalui Kabid Pertambangan Ir Kukuh Sudjatmiko mengaku, pihaknya mempunyai tupoksi sebagai pengawasan dan bisa berkolaborasi dengan kepolisian dalam rangka penindakan terkait persoalan pertambangan atau galian C.

“Kami membina yang sudah mempunyai izin. Sedangkan untuk pertambangan ilegal, kapasitasnya adalah kepolisian, sebab sudah masuk unsur tindak pidana. Untuk itu, Inspektur tambang lah yang bertugas melakukan pembinaan kepada pengusaha tambang yang salah dalam penerapannya serta praktek ilegal atau tidak berizin,” jelasnya, saat ditemui diruang kerjanya, Jum’at (28/8/2020).

Tidak menutup kemungkinan Dinas ESDM Jatim bersama Polda Jatim, Satpol PP Provinsi, Satpol PP setempat juga bisa melakukan penindakan. Dasarnya, adanya laporan terkait pertambangan ilegal atau pertambangan liar (PETI) di suatu wilayah.

“Lebih efektif dalam penindakan PETI ilegal adalah kepolisian, karena itu benar-benar ranahnya pidana, merusak lingkungan, tidak punya izin, tidak bayar pajak. Jadi, mereka tidak sekedar hanya menambang saja, tapi kan merugikan negara dengan tidak membayar pajak,” ujarnya kepada koranmemo.com.

Dinas ESDM Jatim sendiri, masih menurut Kukuh juga bisa melakukan tindakan dengan diawali pemberian peringatan. Jika peringatan tersebut tidak digubris maka sanksi tegasnya adalah pencabutan izin pertambangan.

Dia juga menyebut, peran suatu daerah juga menjadi prioritas terkait adanya penyimpangan pengusaha tambang ilegal. Seperti halnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Sumber Daya Alam.

Jika di daerah terdapat PETI yang merusak lingkungan justru organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait berkolaborasi dengan Polres setempat bisa menindak. “Kalau lokasinya di daerah, seharusnya daerah pula yang melindungi lingkungannya. Kan lebih greget gitu loh,” ucapnya.

Sedangkan untuk mekanisme di lapangan, imbuh Kukuh, pengusaha tambang galian wajib melakukan penanaman pohon (reklamasi) setelah penggalian di lokasi tersebut. Tujuannya adalah untuk melakukan pemulihan lahan.

Namun sebelum itu, pengusaha tambang harus mempunyai legalitas perizinan pertambangan yang jelas sebelum melakukan operasional. Jika statusnya masih dalam pengajuan permohonan izin konsekuwensinya tidak boleh beraktifitas terlebih dahulu,” tukasnya.

Reporter M Fauzi
Editor Achmad Saichu