Terkait Pemalsuan Dokumen, ini Kata Praktisi Hukum

Nganjuk, koranmemo.com – Kabar adanya dugaan pemalsuan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Su (39) salah satu kepala desa (kades) di wilayah Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, membuat miris sejumlah praktisi hukum.

Apalagi tujuan dari dugaan pemalsuan dokumen itu hanya untuk memenuhi ambisi agar dapat menikah dengan gadis belia, DA asal salah satu desa di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Praktisi hukum Kesnawan Yanuar, S.H. menyampaikan bahwa memalsukan dokumen, misalnya dokumen perkawinan adalah tindakan melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan. “Jika itu benar dan terbukti, maka jelas-jelas melanggar pasal 263 KUHP,” katanya, Jumat (14/12/2018).

Bukti-bukti dokumen yang diduga palsu tersebut adalah surat keterangan untuk nikah No. 474.2/15/418.99.02/2018, yang ditandatangani oleh Woko Kepala Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, tertanggal, 19 Maret 2018.

Padahal, Kades Su sesuai KTP yang dimiliki beralamat di RT 001/RW 013 Dusun Bukaan Desa/Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. “Ini sudah cukup bagi pihak kepolisian yang menerima laporan untuk segera menindaklanjuti,” tukasnya.

Terlebih, Kades Su masih dalam status perkawinan yang sah dan tercatat secara administrasi negara, jadi tidak mungkin dapat melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain yang mana juga tercatat di KUA, sebelum adanya pemutusan perkawinan atau cerai dengan istri pertama atau poligami.

“Sedangkan untuk poligami pun oknum kades wajib mendapat ijin tertulis dari istri pertama dan penetapan pengadilan berkenaan dengan poligami,” papar praktisi hukum jebolan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, apabila sampai terjadi pernikahan, maka patut diduga oknum kades telah memalsukan dokumen-dokumen berkenaan dengan status perkawinan sebelumnya.

“Sebaiknya pihak kepolisian segera mengambil langkah nyata agar tidak muncul keresahan dalam masyarakat dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan, terlebih bagi istri maupun keluarga dari oknum tersebut,” tegas Kesnawan Yanuar, S.H dihubungi via ponselnya.

Bahkan, tegas praktisi hukum yang berkantor di Supreme Law Firm, Jalan Candi Trowulan Komplek Ruko Kav.01, Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini, apabila benar-benar terbukti adanya pemalsuan dokumen, maka ancaman hukuman penjara 6 tahun sudah patut untuk diberikan.

Diberitakan sebelumnya, Su, salah seorang kepala desa di wilayah Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, hendak dilaporkan ke Polres Nganjuk dengan tembusan Ditreskrim Polda Jatim dan Kabid Propam Polda Jatim, oleh Agus Musonip, tokoh masyarakat Nganjuk.

Pasalnya, Kades Su diduga memalsukan dokumen kependudukan demi ambisinya menikahi DA gadis belia asal Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Kejanggalan dokumen itu ditengarai munculnya surat persyaratan nikah atau surat keterangan untuk nikah No. 474.2/15/418.99.02/2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, tanggal 19 Maret 2018.

Di dalam surat keterangan untuk nikah itu, lanjut Musonip, Kades Su melengkapinya dengan fotokopi KTP yang diduga juga dipalsukan, yakni dengan nomor induk kependudukan (NIK) 350620081189002.

“Alamat di KTP yang diduga palsu itu, Jalan Raya Kaliboto, Kecamatan Tarokan, status belum kawin dan pekerjaan karyawan swasta,” bebernya.

Padahal, tegas Musonip, Kades Su sudah mempunyai istri dan dikaruniai dua orang anak. “KTP aslinya tempat tanggal lahir Kediri, 08-11-1979, namun saat menikah berubah menjadi Kediri, 08-11-1989,” jelasnya.

Selain itu, Kades Su saat mengajukan surat keterangan untuk nikah juga melengkapi dengan fotokopi kartu keluarga (KK) No. 350620070111128, yang diduga juga palsu. “Selanjutnya Kades Spd resmi menikahi DA,” tukasnya.

Reporter : Muji Hartono

Editor      : Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date