Telusuri Aliran Dana ke Pejabat

Share this :

KPK Bidik Dugaan Penyimpangan Proyek

Nganjuk, Memo – Satu per satu praktik dugaan penyimpangan proyek fisik tahun anggaran 2008 – 2014 di Kabupaten Nganjuk mulai dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa contoh jenis proyek fisik yang menjadi ‘ATM’ para penguasa dengan memanfaatkan kekuasaan eksekutif mulai dibuktikan oleh tim anti rasuah.

Sumber Koran Memo mengatakan, penyelidikan KPK saat ini difokuskan pada modus gratifikasi, serta pencucian uang dari proyek fisik maupun praktik makelar yang melibatkan pihak eksekutif. Beberapa proyek yang dijadikan lahan untuk mengeruk keuntungan antara lain pembangunan jembatan, pembangunan jalan, hingga pembangunan saluran irigasi. Bahkan sumber Koran Memo juga menyebut modus lain yang dijadikan para penguasa untuk mengeruk keuntungan seperti pungutan liar untuk rekrutmen CPNS dan pegawai di lingkup Pemkab Nganjuk. “Modus penyimpangan mekanisme proyek fisik dalam kurun waktu tersebut sudah dibongkar KPK,” ungkapnya.

Informasi yang dihimpun, Penyidik KPK sendiri awalnya mendapat informasi dari PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) terkait adanya rekening pejabat yang mencurigakan. Ditengarai rekening gendut milik salah satu penguasa di Kabupaten Nganjuk ini mendapat aliran dana dari penyimpangan mekanisme proyek. Dan hal inilah yang saat ini tengah didalami oleh KPK, selain itu mekanisme penyimpangan proyek yang dilakukan oleh rekanan pun juga tak lepas dari bidikan. “Selain pinjam bendera, diduga pekerjaan proyek juga disub-kontrakkan,” imbuhnya.

Terkait hal ini, Plh Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat belum menyebut secara gamblang terkait pemanggilan beberapa pejabat di Nganjuk. Namun dia menegaskan jika upaya hukum yang dilakukan KPK pasca kedatangannya di Kabupaten Nganjuk pada pertengahan Januari 2016 lalu terus berlanjut. Diungkapkan olehnya jika proses penyelidikan terus dilakukan setelah KPK mengumpulkan sejumlah data. “Masih dalam proses penyelidikan,” tulisnya dalam pesan singkat.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Nganjuk, Elly Hernantias, saat dikonfirmasi wartawan perihal pemanggilan tiga kepala dinas di Kabupaten Nganjuk mengatakan tidak tahu-menahu. Pihaknya juga mengungkapkan tidak mendapat tembusan terkait pemanggilan tersebut. Menurutnya, jikalaupun benar biasanya surat pemanggilan langsung ditujukan kepada yang bersangkutan. “Saya sendiri belum mendengar infonya,” ungkapnya. (and)