Tarik Ulur Pembongkaran Kompleks Kantor BNNK Trenggalek

Trenggalek, koranmemo.com – Pembongkaran kompleks Kantor BNNK Trenggalek terjadi tarik ulur. Kantor tersebut akan segera dibongkar untuk pengembangan pembangunan Pasar Pon Trenggalek. Pembongkaran juga akan dilakukan pada bangunan TK Adhyaksa hingga sejumlah bangunan lainnya. Pemkab Trenggalek memberi tenggat waktu hingga minggu kedua bulan ini untuk mengosongkan bangunan.

Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek, Siti Zaenab menyebut, kantor BNNK Trenggalek bakal pindah di bekas rumah dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Jalan KH Ahmad Dahlan nomor 36. Luasnya adalah 372 meter persegi. “Kemarin pada tanggal 26 Agustus sudah ada kerja sama pinjam pakai, BNNK dengan Pemkab,” ujarnya, Rabu (4/9).Sesuai informasi yang dia terima, selain pinjam pakai gedung yang menjadi aset Pemkab, mereka juga akan menyewa rumah untuk instalasinya. Mereka bakal menempati aset tersebut hingga bangunan SDN Sumbergedong 2 dapat digunakan. Rencananya SD tersebut bakal dimerger. “Awalnya memang disitu, tapi kan masih ada aktivitas (KBM). Kedepannya bagaimana kita lihat nanti,” jelasnya.

Mereka menyebut sudah berkoordinasi waktu pelaksanaan pembongkaran, termasuk relokasi kantor pasca dibongkar. Siti menyebut untuk pelaksanaan pembongkaran menjadi wewenang Dinas Komidag. “Hari ini kita akan lihat ke BNNK. Kita sudah siapkan gedung relokasi, sesuai kesepakatan minggu ke dua bulan ini harus dilakukan pembongkaran,” kata dia.

Bukan hanya kantor BNNK hingga TK Adhyaksa yang terimbas pembongkaran. Sebuah rumah warga di kompleks tersebut juga terdampak. Diketahui rumah itu adalah milik Hariadi yang dulunya adalah penjaga kantor Dinas Komidag provinsi sebelum beralih status ke Pemda. “Dulu milik provinsi, sekarang pemda. Jadi yang bersangkutan (menempati) hanya hak pakai,” imbuhnya.

Dalam kompleks Kantor BNNK Trenggalek juga terdapat sebuah bangunan berstatus tanah milik negara. Terkait itu ia menyebut masih akan berkoordinasi kepada Dinas Komidag Trenggalek. Pantauan di lapangan, tanah milik negara itu digunakan untuk koperasi yang belakangan diketahui sudah tidak beroperasi. “Bisa nanti diakuisisi. Nanti masih kita koordinasikan,” pungkasnya.

Plt Kepala BNNK Trenggalek, Kompol Susetya Budi Utama mengatakan, akan berkomunikasi dengan Pemkab perihal waktu pelaksanaan pembongkaran. Sebab untuk mobilisasi itu membutuhkan anggaran tak sedikit. “Kita ajukan Rp 65 juta, kelihatannya turun hanya Rp 25 juta. Itupun juga belum cair, masih proses,” katanya saat dikonfirmasi via telepon.

Anggaran itu digunakan untuk mobilisasi hingga instalasi perlengkapan. Seperti penataan ruangan hingga penambahan daya. Sementara pencairan anggaran yang diberikan Pemkab hanya bisa sebatas digunakan untuk menyewa bangunan. Selain menggunakan aset pemda, mereka juga menyewa rumah yang digunakan untuk ruang kerja. “Besok saya akan menghadap Pak Sekda,” kata dia.

Menurutnya tenggat waktu yang diberikan Pemda belum tertuang dalam surat resmi sehingga ia berasumsi pelaksanaan pembongkaran masih bisa di toleransi. Sebab ia mengaku terbentur soal anggaran saat proses mobilisasi. “Banyak yang harus dipindahkan, kita juga ada baliho juga. Saya kira kalau minggu ini tidak mungkin, tapi kita lihat besok setelah saya bertemu Sekda,” pungkasnya.

Reporter Angga Prasetiya

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date