Targetkan 2022 Seluruh Bidang Tanah di Trenggalek Tersertifikasi

Trenggalek, Koranmemo.com – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terus bergulir. Rencananya tahun depan Kantor Pertanahan Trenggalek menargetkan 80.000 bidang tanah tersertifikasi melalui program nasional tersebut. Di Trenggalek saat ini sebanyak 43 persen luas lahan setara kisaran 200.145 bidang tanah belum tersertifikasi. Mereka menargetkan 2022 seluruh bidang tanah di Trenggalek bersertifikat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, Ardi Rahendro mengatakan, fokus penyertifikatan tanah tahun depan berada di Kecamatan Pogalan dan Watulimo. Pasalnya dua daerah itu dianggap memiliki potensi permasalahan tinggi ketimbang daerah lain. “Kecamatan Pule menjadi salah satu daerah dari 14 kecamatan yang lahannya sudah banyak tersertifikasi,” jelasnya.

Data yang dihimpun, saat ini sebanyak 53 persen atau sekitar 263.007 bidang tanah di Trenggalek sudah bersertifikat. Dari total  bidang tanah terdaftar yang sudah dipetakan sebanyak 60 persen atau setara 157.466 bidang dan bidang tanah terdaftar tapi belum terpetakan sebanyak 105.561 bidang atau 40 persen.

“Dengan target setahun 80.000 bidang lahan tahun depan, sementara kekurangan bidang tanah sekitar 200.000 bidang, tiga tahun kami optimis rampung,” pungkasnya. Dengan capaian yang ada saat ini, mereka menjanjikan layanan pertanahan elektronik bisa dijalankan di 24 desa. Tahun 2022 mendapatkan pihaknya menargetkan seluruh lahan di Trenggalek sudah tersertifikasi.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mendorong kepala desa untuk aktif mendorong warganya mengurus sertifikat melalui program PTSL. Pemkab akan membantu pendanaan lewat APBD 20.000 lahan dari total sekitar 80.000 bidang lahan yang akan disertifikasi tahun depan. “Kalau mengurus sendiri satu bidang bisa Rp 1 juta hingga Rp 2 juta, sementara melalui PTSL hanya kontribusi mengganti patok dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sertifikasi ini, lanjut Mas Ipin memiliki banyak manfaat. Diantaranya adalah membantu Pemkab dalam menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan juga membantu warga mempermudah kejelasan penghitungan kompensasi ganti rugi jika terdampak pembangunan proyek strategis nasional. “Kami mendorong kepala desa untuk membantu masyarakat yang ingin menyertifikatkan tanah melalui PTSL agar lebih fleksibel,” pungkasnya.

Reporter Angga Prasetiya
Editor Achmad Saichu

 

Follow Untuk Berita Up to Date