Kejari-Perhutani Tanam Kayu Putih untuk Tangkal Corona

Share this :

Nganjuk, koranmemo.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk bersama Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk dan Kediri, menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU), terkait kerjasama penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), Kamis (10/9).

MoU ditandatangani langsung oleh Administratur Perhutani KPH Kediri Mustopo, Administratur Perhutani KPH Nganjuk Bambang, dan Kepala Kejari Nganjuk Firmansyah Subhan, yang disaksikan oleh jajarannya masing-masing.

Acara tidak digelar di gedung kantor sebagaimana lazimnya, melainkan di alam terbuka. Tepatnya di kawasan Wana Wisata Goa Margotresno, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu.

Untuk menuju ke lokasi, rombongan Kejari Nganjuk dan Perhutani juga memilih cara berbeda, yakni dengan mengendarai motor trail. Mereka berangkat dari Kantor Perhutani KPH Nganjuk, menempuh perjalanan sekitar 25 kilometer, melewati rute kawasan hutan jati.

“Acara (MoU) sengaja digelar dengan suasana berbeda. Lebih sehat dan segar, dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19,” ujar Kepala Kejari Nganjuk Firmansyah Subhan.

Firmansyah menambahkan, acara MoU juga diisi dengan kegiatan penanaman pohon kayu putih, di kawasan hutan Margo Tresno, Ngluyu.

“Kenapa kayu putih yang dipilih? Karena tanaman ini terbukti bisa digunakan sebagai terapi pasien Covid-19. Bahkan sudah ada yang berhasil sembuh, alias negatif Covid-19,” imbuhnya.

Didukung penuh Perhutani, Firmansyah meyakini pembudidayaan kayu putih di Kabupaten Nganjuk memiliki prospek besar. Terutama dari aspek penguatan ekonomi masyarakat. Apalagi, saat ini permintaan kayu putih di seluruh dunia sedang tinggi. Sementara kemampuan produksi domestik untuk memenuhi permintaan baru sekitar 10 persen.

Baca Juga: Gerakan Indonesia Bermasker, Forkopimda Kota Madiun

Baca Juga: Lelang Jabatan Eselon II, Pemkot Madiun Tunggu Izin Pusat

Sementara itu, Administratur KPH Nganjuk, Bambang, mengucapkan terima kasih kepada Kejari Nganjuk atas terlaksananya kerjasama kedua institusi. Dia berharap pihaknya bisa bersinergi lebih baik lagi untuk memberikan pengajaran dan pendampingan bidang hukum, yang terkait dengan permasalahan pengelolaan hutan. Khususnya dari aspek hukum perdata dan tata usaha negara.

“Sinergi seperti ini sangat penting. Tujuannya, agar pelaksanaan kegiatan Perhutani di lapangan bisa berjalan lancar. Termasuk, dalam menerapkan kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat,” ujar Bambang.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Della Cahaya