Tak Terbukti, Bawaslu Ponorogo Hentikan Kasus Kades Selur

Share this :

Ponorogo, koranmemo.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ponorogo kembali melakukan penghentian penanganan kasus dugaan pelanggaran Pilkada Ponorogo. Kali ini dengan terlapor Kepala Desa (Kades) Selur Kecamatan Ngrayun Suprapto, yang dilaporkan salah satu warga Kecamatan Sawoo pada 10 Oktober lalu.

Komisioner Kordiv Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Ponorogo Sulung Muna Rimbawan mengatakan, alasan penghentian kasus Suprapto ini, lantaran berdasarkan pemeriksaan barang bukti dan keterangan 3 saksi yang dipanggil tidak memenuhi kriteria pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. ” Penghentian karena tidak terpenuhinya unsur pelanggaran dalam pasal 71 ayat 1. Tidak terbukti ikut mengkampanyekan visi misi Paslon nomor urut 2,” ujarnya, Jumat (16/10).

Sulung mengungkapkan, Suprapto sebelumnya dilaporkan lantaran diduga ikut mengkampanyekan visi-misi Paslon nomor urut 2 Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono, yakni dalam program Rp 2 juta per RT dan Rp 1 juta untuk dasawisma per tahun. Laporan ini berawal dari pemberitaan salah satu media online di Ponorogo, ” Barang buktinya berupa kliping berita. Jadi yang dimaksud itu tindakan atau kebijakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon itu tidak terbukti dari semua pemeriksaan,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Bawaslu Ponorogo menghentikan laporan kasus dugaan pelanggaran Pilkada dengan terlapor Cabup Petahana Ipong Muchlissoni. Ipong dilaporkan salah satu warga Ponorogo Engky Bastian, lantaran diduga menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan dirinya, atas bergulirnya pinjaman dana PEN tahun 2020, senilai Rp 200 miliar untuk peningkatan infrastruktur. Bawaslu menilai tudingan EBA sapaan akrab Engky Bastian tidak terbukti dengan pasal yang dituduhkan yakni pasal 71 ayat 1 undang-undang Pilkada.

Reporter Zainul Rohman
Editor Achmad Saichu