Tak Terbukti, Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilbup Ponorogo

Share this :

Ponorogo, koranmemo.com – Setelah lebih dari seminggu lamanya melakukan pengkajian, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ponorogo akhirnya mengeluarkan keputusan terkait dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilihan bupati (pilbup) Ponorogo, yang dilaporkan oleh Tim Sukses ( Timses) Pasangan Calon ( Paslon) Nomor urut 1 Sugiri Sancoko dan Lisdyarita.

Dalam surat pemberitahuan Bawaslu terkait status laporan nomor 004/LP/PB/KAB/16.80/IX/2020 tertanggal 04 Oktober 2020 ini, Bawaslu memilih menghentikan laporan dugaan pelanggaran Pilbup yang diklaim dilakukan oleh Calon Bupati (Cabup) petahana Ipong Muchlissoni.

Kordiv Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Ponorogo Sulung Muna Rimbawan Mengatakan, materi yang dilaporkan oleh Sekertaris Umum Tim pemenangan Rilis, Enky Bastian itu, tidak memenuhi unsur pasal 71 ayat (1,2,3, dan 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang.” Jadi berdasarkan pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan pelapor, terlapor, saksi dan ahli laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur,” ujarnya, Senin (4/10).

Ia juga menambahkan, selain tidak mememuhi unsur pelanggaran. Laporan yang di sampaikan bersifat pribadi dan bukan atas nama Paslon Rilis. Tidak hanya itu, tindakan Ipong Muchlissoni yang pada 22 September lalu masih menjabat bupati ponorogo, dan melakukan Mou dengan PT Sarana Multi Infrastruktur ( SMI) terkait pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) senilai Rp 200 miliar, diklaim tidak merugikan Paslon nomor urut 1.” Jadi laporan kemarin atas nama pribadi bukan atas nama paslon. Jadi kita tidak membahas program PEN nya. Laporanya itu terkait tanggal 22 september Ipong melakukan mou dengan PT SMI itu merugikan paslon lain apa tidak. Berdasarkan rapat pleno dengan sentra Gakkumdu tadi malam, hasil status laporan dihentikan,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, cairnya pinjaman Rp 200 miliar dalam Program PEN, membuat sejumlah tim sukses Sugiri Sancoko dan Lisdyarita melaporkan petahana ( Ipong Muchlissoni.red) ke Bawaslu Ponorogo, pada 24 September lalu. Bahkan setelahnya, Bawaslu melakukan pemanggilan kepada Sekertaris Daerah ( Sekda) Ponorogo Agus Pramono, Kepala Bappeda Sumarno serta Ipong Muchlissoni untuk mengkaji dan mengklarifikasi laporan dari Enky Bastian tersebut.

Reporter Zainul Rohman
Editor Achmad Saichu