Tak Bayar Sewa, Ruko Stadion Brawijaya Dikosongkan

Kediri, koranmemo.com — Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri bersama Petugas Satpol PP Kota Kediri melakukan pengosongan salah satu ruko yang berada di lingkungan Stadion Brawijaya, Rabu (4/9). Ini dilakukan, karena pihak penyewa selama pemberian izin pada tahun 2016 sampai 2019 tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyewa.

Menurut Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Kediri, Yuni Widianto, pada tahun 2016 sudah dilakukan penutupan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalaui BPPKAD. “Pihak BPPKAD sudah memberikan surat pemberitahuan dan peringatan, namun tidak ada respon dari penyewa ruko,” ujarnya.Karena tidak ada respon dari penyewa, lanjutnya, BPPKAD melimpahkan proses pengosongan ruko kepada Satpol PP Kota Kediri. Sebelumnya, petugas juga sudah memberikan surat pemberitahuan pengosongan ruko, dalam surat tersebut tertulis lengkap jam dan tanggal pengosongan. Namun, selama proses pengosongan, penyewa tidak datang ke lokasi.

Sebelumnya, ruko tersebut digunakan untuk koperasi serba usaha (KSU), selama satu tahun pertama aktivitas KSU juga minim dan mulai tahun 2016 sampai pengosongan lokasi tahun 2019, tidak ada aktivitas di KSU tersebut. “Untuk barang-barang yang ada di dalam, disimpan di Gedung Nasional Indonesia (GNI) yang juga di bawah wewenang BPPKAD,” jelasnya.

Setelah proses pengosongan lokasi, petugas akan melakukan penyegelan dan membuat surat pengembalian aset ke Pemkot Kediri. Selain tidak memenuhi kewajibannya, penyewa juga tidak melengkapi administrasi seperti izin usaha ataupun tidak membayar pajak. “Kami juga akan berkoordinasi untuk menertibkan penyewa yang tidak tertib,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pendataan dan Penetapan BPPKAD, Heri S.P Putro mengatakan, pemberitahuan sudah dilakukan sejak tahun 2017, untuk pengosongan lokasi memang sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perizinan dan  Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Pasalnya untuk pengajuan izin, lanjutnya, ada pembaruan sejak tahun 2015, tapi sejak tahun 2015 sampai saat ini penyewa tidak melakukan pembaruan. Dengan demikian, BPPKAD melimpahkan berkas pengosongan lokasi ke petugas Satpol PP Kota Kediri sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda). “Karena masih ada barang-barang di dalam, kami meminta petugas Satpol PP untuk mengosongkan lokasi,” ucapnya.

Menurut Heri, pelanggaran seperti ini dapat menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD), kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal, hanya menunggu dan tidak melakukan tindakan tegas, maka akan banyak terjadi pelanggaran yang sama.

“Ini juga menjadi peringatan bagi pihak yang menyewa ruko lainnya. Kami juga mengimbau, supaya penyewa tertib administra, izin, dan tidak melupakan kewajibannya,” pungkasnya.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date