Status Rumah dan Tanah Bermasalah, Warga Perumahan Valensia Residance Menggugat

Share this :

Lamongan, koranmemo.com – Cemas dan resah menyelimuti perasaan beberapa warga di Perumahan Valensia Residance, Jl. Mastrip Kelurahan Made Kecamatan/Kabupaten Lamongan selama bertahun-tahun. Bukan tanpa alasan, tanah pekarangan beserta bangunan yang mereka huni ternyata statusnya bermasalah.

Diduga sertifikat mereka menjadi agunan di Bank BTN cabang Gresik karena sebelumnya secara diam-diam AB warga Jl. Andanwangi no 67 Lamongan direktur perusahaan properti setempat mengajukan pinjaman dana miliaran rupiah yang diduga melibatkan seorang PPAT di Lamongan dalam pembuatan akad kredit.

Merasa tertipu beberapa warga setempat juga melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Diantaranya, Aris Bawono Langgeng yang membeli 2 unit rumah blok A nomor 2-3 dan Hanungratanta di blok B nomor 16 dan Hanungratanta 1unit rumah blok B no 16, Perumahan Valensia Residance.

Keduanya mengadukan masalah tersebut ke Polres Lamongan dengan teradu AB dan seorang PPAT hingga status AB saat ini ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). “Kami sudah melakukan pengaduan ke Polres Lamongan,” jelas Aris kepada awak media.

Tidak hanya mengadukan AB dengan pasal penipuan atau penggelapan, namun Aris juga menyebut seorang PPAT itu sebagai teradu dan juga mengadukannya kepada ketua Ikatan PPAT Kabupaten Lamongan.

Sebagai pengadu, masih menurut Aris, pihaknya juga masih menunggu proses tindakan selanjutnya dari pihak Polres terhadap AB (DPO) maupun seorang PPAT yang statusnya sekarang hanya dijadikan saksi. Padahal menurut Aris yang juga sebagai praktisi hukum ini menilai PPAT jelas ada tindak pidana.

“Kami saat ini masih menunggu hasil pengaduan kami di Polres atas penetapan DPO nomor :DPO/47/X/Res.1.11./2019/satreskrim dan seorang PPAT selaku teradu. Kami pun juga akan mengajukan eksekusi atas hasil gugatan kami yang dikabulkan dengan nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Lmg,” terang Aris.

Sementara, Hanungratanta pun menerangkan bahwa selaku korban sudah mengadu ke Polres Lamongan tanggal 6 Februari 2018 pihaknya saat ini sedang mengajukan gugatan kepada AB (tergugat) maupun pihak lain sebagai turut tergugat ke Pengadilan Negeri Lamongan. Menurutnya, apa yang dilakukannya adalah menuntut hak selaku pembeli.

Diceritakannya, alur kronologisnya tidak jauh berbeda dengan Aris Bawono. Satu unit rumah dibelinya sekitar tahun 2015 kepada AB senilai Rp 400 juta dengan cara pembayaran cash bertahap hingga penandatanganan AJB di hadapan seorang PPAT di Lamongan.

“Kami merasa ditipu ketika ada pemberitahuan dari BTN bahwa ada salah satu dari 14 sertifikat tersebut milik saya ternyata menjadi agunan juga. Akhirnya kami buat pengaduan ke Polres Lamongan. Dan saat ini kami baru mengajukan gugatan,” terangnya.

Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Davit Manurung dikonfirmasi belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Lamongan, Irwan Syafari mengaku jika pihaknya akan mengirimkan surat penagihan berkas lantaran tidak ingin mempunyai tunggakan perkara.

“Kami sudah terima SPDP atas nama Arief di bulan Agustus 2019. Untuk statusnya DPO atau tidak kami belum mengetahui. Apabila terlapornya DPO biasanya SPDP nya ada keterangan DPO atau no name,” jelas Irwan.

Secara resmi, tambahnya, kami akan kirimkan surat penagihan berkas fisiknya untuk tahap 1 dengan jangka waktu 30 hari. Jika masih belum ada jawaban, penagihan tahap ke 2 kami layangkan. “Kami tidak mau ada tunggakan perkara,” imbuhnya.

Reporter Nanda Setyawan/Fariz Fahyu
Editor Achmad Saichu