Status Kepala Daerah Tak Pengaruhi Pelantikan Kades Terpilih

Trenggalek, koranmemo.com – Status kepala daerah di Kabupaten Trenggalek tak pengaruhi pelantikan kades (kepala desa) terpilih. Pelantikan sebanyak 131 kades terpilih akan dilakukan pada Jumat (19/4). Sebelumnya, muncul polemik soal waktu pelaksanaan pelantikan Kades terpilih yang dinilai belum jelas. Selain itu status kepala daerah saat ini yang tak kunjung definitif juga sempat menjadi sorotan legislatif.

Kalangan legislatif menilai masa transisi berkepanjangan seperti yang terjadi saat ini dinilai sangat tidak menguntungkan terhadap jalannya roda pemerintahan. Hal ini dikarenakan status kepala daerah saat ini memiliki kewenangan yang terbatas. Kalangan wakil rakyat mendesak agar status kepala daerah saat ini segera definitif.

“Diamanah aturan tidak ada plt bupati seperti di Trenggalek. Wakil bupati melaksanakan tugas bupati, jadi bukan plt. Di dokumen pemerintahan kalau judule bupati, berarti yang harus tanda tangan bupati, sementara yang ada saat ini masih wakil bupati. Kami berharap masalah segera selesai dan bupati segera definitif,” kata Samsuri, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek ketika dikonfirmasi.

Akibatnya, lanjut Samsuri terdapat beberapa problema dengan status kepala daerah yang belum definitif. Misalnya tentang waktu pelaksanaan pelantikan kades terpilih pasca penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) yang baru saja berakhir. Pilkades yang diselenggarakan pada 9 Februari itu diikuti sebanyak 327 calon dari 132 desa penyelenggara di 14 kecamatan.

“Terkait yang menentukan hari nanti juga pak bupati. Aturannya ketika berita acara Pilkades sudah ditetapkan oleh BPD, paling lambat sebulan pak bupati membuat surat keputusan penetapan. Paling lambat satu bulan kemudian, pak bupati harus segera melantik. Ini yang di Undang-undang bahasanya pak bupati, ketika seng enek mengko pak wakil bupati, bukan plt, nanti bagaimana,” ujar Samsuri.

Oleh sebab itu kalangan legislatif dan eksekutif, kata Samsuri telah melakukan kajian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Terlebih rentang waktu aturan pelantikan Kades terpilih seharusnya dilakukan pada April. Bukan hanya soal pelantikan Kades, namun menyangkut kebijakan penggunaan anggaran dan keputusan lainnya yang diambil oleh bupati definitif, seperti kebijakan strategis pemerintahan.

“Ini yang menjadi keprihatinan kami. Kami berharap usulan pak wabup menjadi bupati segera turun dan itu saya pikir kalau dikawal ke Kementerian segera tuntas dan kemudian segera kami lantik, baru kita nggak repot seperti ini. Prediksi kami sudah di Kementerian , wong sudah sekian waktu khan sudah dua minggu lebih, tinggal mengambilah kira-kira,” pungkasnya.

Joko Wasono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas-PMD) Trenggalek menilai, status kepala daerah saat ini tidak akan berdampak pada proses pelantikan Kades terpilih. Merujuk pada Perda nomor 13 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian keanggotaan BPD, pelantikan Kades dapat dilakukan oleh bupati atau wakil bupati maupun didelegasikan ke Camat.

Sementara saat ini, pasca mantan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak yang dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tongkat estafet Pemkab Trenggalek dipegang oleh Mochamad Nur Arifin.

Sebelumnya Mas Ipin sapaan akrabnya adalah wakil bupati ketika mendampingi Emil. “Dalam perda kita aturanya yang melantik bupati, wakil bupati atau didelegasikan camat. Walaupun plt, beliau (Mochamad Nur Arifin,red) wakil bupati, jadi nggak ada masalah, di Perda diatur seperti itu kok,” kata Joko ketika dikonfirmasi.

Untuk diketahui, pelantikan Kades terpilih yang akan dilakukan pada 19 April mendatang akan diikuti sebanyak 131 Kades terpilih. Satu Kades terpilih yang juga masih definitif asal Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Trenggalek batal dilantik karena berhalangan tetap lantaran meninggal dunia sebelum pelantikan.

Reporter Angga Prasetya
Editor Achmad Saichu