Soal Tukin, Bupati Ponorogo Tolak Rekom KPK dan Perpres

Ponorogo, koranmemo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tampaknya angkat tangan soal realisasi Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS tahun 2019 ini. Pasalnya, tingginya anggaran yang dibutuhkan membuat Pemkab enggan melaksanakan salah satu rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni berdalih, untuk merealisasikan Tukin milik 12 ribu PNS Ponorogo, sedikitnya pihaknya membutuhkan anggaran Rp 100 miliar per tahun. Hal ini tentu berpengaruh terhadap postur anggaran pada APBD Ponorogo, dimana tahun ini hanya Rp 2,3 Triliun dan 50% atau Rp 1 Triliunnya  digunakan untuk belanja pegawai.” Untuk Tukin kita belum bisa merealisasikan. Anggaranya itu Rp 100 miliar per tahun, itu anggaran yang besar dibandingkan  APBD kita yang kecil, kalau itu direalisasikan Kepala Dinas yang kinerjanya baik satu bulan bisa mencapai Rp 60 juta penghasilanya,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Anggota Satgas Pengawasan Korupsi KPK RI Wilayah Jatim Arif Nurcahyo mengatakan, Tukin bagi PNS hendaknya harus direalisasikan guna meningkatkan kinerja dan profesional PNS daerah. Hal ini diatur dalam empat aturan Peraturan Presiden (Pepres),  yakni Perpres Nomor 119 Tahun 2018, Perpres Nomor 120 Tahun 2018, Perpres Nomor 121 Tahun 2018, dan Perpres Nomor 122 Tahun 2018.” Pemkab diharapkan dapat merealisasikan Tukin Mei ini sesuai intruksi Presiden,” pungkasnya.

Reporter Zainul Rohman

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date