Sirmadji Akui UU Pemilu Banyak Perbedaan

Trenggalek, koranmemo.comDrs Sirmadji TJ M,P.d anggota DPR RI yang diusung dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkunjung ke dapilnya, di Kabupaten Trenggalek. Dalam kunjungannya atau agenda reses, mensosialisasikan peraturan undang-undang Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan April 2019 mendatang.

Setelah melalui proses pembahasan yang alot dan  akhirnya telah diputuskan pada 20 Juli 2017 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Banyak perubahan dan perbedaan tentang peraturan UU Pemilu 2019 dengan Pemilu sebelumnya. Sehingga masyarakat sangat perlu adanya sosialisasi pemahaman dan pengertian peraturan tersebut.

Kegiatan sosialisai dilaksanakan di Kantor Balai Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan dihadiri sekitar 200 tamu undangan dari DPC, PAC serta ranting PDI Perjuangan dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Tugu, Minggu (13/8).

Dikatakan, tujuan utama dilaksanakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap DPC, PAC dan ranting maupun masyarakat. Hal ini dilakukan atas perintah fraksi PDIP, ketika berkunjung agenda reses untuk mensosialisasikan tentang perubahan dan perbedaan peraturan undang-undang pemilu 2019.

“ Meski UU Pemilu 2019 sudah diputuskan oleh DPR RI pada 20 Juli yang lalu dan saat ini masih dalam proses pemerintah untuk diindahkan dan diberi nomer. Tetapi karena ini sudah diputuskan, maka kalau ada perubahan tentunya harus melalui proses gugatan di Mahkamah konstitusi,’’ungkap Sirmadji.

Dijelaskan, sistem yang digunakan sama yakni sistem profesional terbuka, akan tetapi banyak perbedaan tentang Perpu 2019 diantaranya tentang cara penghitungan suara, sistem pemilu, besaran dapil maupun ambang batas parlemen. Namun ada perbedaan yang sangat menonjol yakni perbedaan ambang batas pencalonan presiden.

“  Maka dari itu pemahaman dan pengertian ini sangat penting terhadap masyarakat, terutama hal-hal yang krusial atau isu-isu. Misalnya masyarakat jangan sampai terpengaruh oleh provokasi tentang keputusan ambang batas pencalonan presiden itu bertentangan dengan konstitusi. Padahal tidak, tujuannya untuk memperkuat sistem kabinet presidensil sejak menjadi calon sudah diperkuat kawalan, dukungannya hingga legitimitif di masyarakat,’’ jelasnya.

Pada kesempatan itu Sirmadji juga menegaskan bahwa empat pilar, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Negara Kesatuan RI sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara wajib dipertahankan keutuhannya.

“ Untuk itu kita wajib menjaga keutuhannya dari rong-rongan kelompok radikalisme yang ingin mengubah atau memecah belah. NKRI adalah harga mati, maka dari itu PDIP akan berada digaris depan dalam membela Negara Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia,’’ pungkas Sirmadji.

Reporter : Suparni
Editor      : Hamzah Abdillah

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.