Sidang via Vidcon, Terdakwa Korupsi TPA Winongo Didakwa Rugikan Negara Rp 202 Juta

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Terdakwa dugaan korupsi  penataan sampah TPA Winongo Kota Madiun menjalani persidangan perdana dengan cara video conference (Vidcon), Rabu (1/4). Hal ini untuk mencegah penularan virus corona.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasehat hukum terdakwa berada di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun.
Sedangkan, Majelis Hakim tetap berada di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara, ketiga terdakwa, yakni Heri Martono, Suhartono, dan Putut Wasono di Rutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

“Perbuatan terdakwa I Suhartono selaku operator alat berat dan terdakwa II Putut Wasono sebagai tenaga program jalan bersih (projasih) telah merugikan Negara sebesar Rp 202 juta,” kata JPU Kejari Kota Madiun, Toni Wibisono.

Dijelaskan, dalam dakwaan adapun modus terdakwa, dengan ‘ngemplang’ anggaran untuk belanja BBM Dexlite yang seharusnya digunakan sebagai operasional dua ekskavator di TPA Winogo. Seperti pada tahun 2017, didalam dokumen pelaksanaan anggaran  satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) untuk belanja solar dua alat berat dialokasikan sebesar Rp 967 juta.

Rinciannya, masing-masing ekskavator membutuhkan BBM sebanyak 16 liter dalam satu jam. Sedangkan dalam satu hari, dialokasikan operasional alat berat selama 7 hingga 10 jam.

Namun nyatanya, alat berat tersebut tidak setiap hari beroperasi selama 7 jam. Rata-rata hanya 5 sampai 6 jam. Perbuatan terdakwa ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2019.

“Terdakwa membuat laporan penggunaan BBM ekskavator tidak sesuai dengan penggunaannya. Laporan dibuat sesuai dengan DPA-SKPD dan mengajukan anggaran sesuai dengan laporan penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan pelaksanaanya,” ujar JPU dalam dakwaan.

Saat itu, terdakwa III Heri Martono (berkas terpisah) bertugas sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah serta merangkap pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) controlled landfill tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM.

Bahkan, saat penjaga TPA Winongo memberitahu Heri Martono tentang adanya perbuatan terdakwa I dan II, justru membiarkannya.
“Heri Martono tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap terjadi. Serta memindah saksi yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan itu,” tuturnya.

Keterlibatan Heri Martono juga pada pembuatan dokumen pertanggungjawaaban keuangan belanja BBM. Menurut JPU, dokumen yang telah disiapkan oleh Heri Martono tanpa memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya. Akibat perbuatannya, terdakwa diancam dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Reporter M.Adi Saputra/Juremi

Editor Achmad Saichu