Sidang Perdana Guru Cabul Didampingi 9 Advokat

Share this :

Lamongan, koranmemo.com – Ada sembilan advokat yang mendampingi sidang perdana kasus dugaan pencabulan yang dilakukan terdakwa AG salah satu oknum guru SMK Negeri di Lamongan kepada sejumlah siswanya, yang digelar di ruang Candra Pengadilan Negeri Lamongan, Kamis (28/3).

Terpantau, sidang yang dipimpin langsung oleh Hj. Nova Flory Bunda, S.H.,M.Hum selaku ketua majelis hakim didampingi dua hakim anggota yakni Aunur Rofiq, S.H dan Agusty Hadi Widarto, S.H dengan agenda dakwaan baru digelar sekitar pukul 15.30 WIB.

Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup itu ada dua jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Lamongan, salah satunya yakni Andhika Nugraha, S.H. Sementara, ada keluarga dari terdakwa lebih memilih menunggu di ruang tunggu.

Sekitar satu jam lebih kemudian, JPU Kejari Andika disusul terdakwa AG didampingi beberapa penasihat hukumnya juga keluar dari ruang sidang. Sementara, usai sidang, salah satu penasihat hukum terdakwa, Sumaji, S.H.,M.H mengatakan jika semua pihak diminta harus profesional. Termasuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Lamongan.

Dikatakannya, jika pihaknya bakal mengajukan keberatan (eksepsi) dengan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lamongan. Disinggung terkait satu jam lebih dalam agenda pembacaan dakwaan, kembali dikatakan jika disaat persidangan semua pihak saat itu sedang menyamakan persepsi.

Terlebih, tambah dia, ada ketentuan hukum yang harus dipatuhi bersama. “Salah satunya adalah tidak diberikannya salinan berita acara oleh jaksa penuntut umum. Padahal menurut Undang undang, Advokat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi guna membela kliennya,” jelasnya.

Sangat disayangkan, tambah Sumaji, apalagi salinan berita acaranya baru akan diserahkan besok (Jum’at). “Semestinya kalau seperti itu ya harus disiapkan. Apalagi ancaman hukumannya kan tinggi. Dan perlu diketahui ada hak-hak utama bagi pencari keadilan,” jelas Sumaji sembari menunjukkan satu lembar hak-hak yang dimaksud.

Ada dua puluh tiga point yang terlampir dalam SK KMA-RI no : 144/KMA/SK/VIII/2007 pasal 6 ayat (1) huruf c. Yang dimaksudkan salah satu penasihat hukum terdakwa yakni dalam point 12 yang berbunyi, berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat berwenang.

“Jika berita acara terlambat diberikan, bagaimana kita membuat keberatan atau eksepsi. Kan waktu kita jadi tersita. Apalagi, waktu eksepsi hari Kamis minggu depan,” sebut Sumaji kembali meminta semua pihak untuk profesional di dalam persidangan.

Sekedar diketahui, dugaan tindak pidana yang dilakukan AG terancam dikenai jeratan Pasal 82 ayat 2 Undang Undang (UU) 35 tahun 2014 perubahan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Reporter Fariz Fahyu

Editor Achmad Saichu