Sidang Kasus Suap Mutasi dan Promosi Jabatan di Nganjuk, Bupati Taufik Minta Uang Syukuran

Share this :

Sidoarjo, koranmemo.com– Sebanyak 6 saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) dalam sidang lanjutan dugaan suap mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan terdakwa mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, Jum’at, (16/3/2018).

Dalam persidangan, jaksa KPK mencerca beberapa pertanyaan kepada Harjanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Dalam keterangannya, dirinya membenarkan saat disinggung terkait pemberian uang Rp 50 juta kepada Suwandi.

“Pemberian uang Rp 50 juta dalam bentuk amplop coklat kepada pak Suwandi di depan SMPN 2 Nganjuk. Malam sebelumnya saya ditelepon dan diminta menyiapkan uang dengan alasan ada acara ke istana,” tutur Harjanto saat memberikan keterangan sebagai saksi, Jumat (16/3/2018).

Harjanto juga memaparkan dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Cakra ini jika dirinya melakukan hal tersebut karena loyalitasnya kepada pimpinan daerah.

Tidak hanya itu, Harjanto juga menjelaskan jika  Taufiqurrahman meminta sejumlah uang “syukuran” kepada dirinya. ” Saat itu segera saya merapatkan 3 Kabid saya. Para Kabid meneruskan ke para kontraktor. Ada yang memberi uang Rp 80 juta ada yang Rp 100 juta, totalnya seingat saya kalau gak salah sekitar Rp 500 juta dan kemudian saya serahkan ke ajudannya Bupati,” paparnya.

Sidang yang dipimpin oleh hakim I Wayan Sosisawan ini juga mendengarkan keterangan dari saksi Agus, Plt Sekda Nganjuk.

Dalam perkara dugaan suap mutasi dan promosi jabatan ini disinyalir adanya ‘harga’ jabatan oleh JPU KPK. “Kadis Rp 50 juta, Kabid Rp 20-30 juta,” tambahnya.

Agus diangkat saat Taufiqurrahman menjabat Bupati Nganjuk periode ke dua. Sebelumnya dirinya menjabat sebagai kepala bidang pertanian di Kab. Nganjuk.

“Saat itu periode ke dua Bapak Bupati Taufiqqurahman,” terang pria yang juga kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ini.

Dikatakan, dirinya mengaku jika jabatan menjadi Sekda di Kabupaten Nganjuk suatu hal yang mengerikan. Karena diakuinya jika di Kab. Nganjuk sedang menjadi incaran KPK.

Dirinya juga mengaku jika jabatan menjadi Plt Sekda di Kabupaten Nganjuk ini atas usulan dari Bupati sendiri.

“Kamu bisa menampung dan berkomunikasi dengan para pejabat,” ucap Agus meniru ucapan Taufiqurrahman saat itu.

Pada tahun 2016 disebut Agus dalam keterangannya adanya penarikan uang terkait pengukuhan pejabat fungsional di lingkungan pemkab Nganjuk.

“Pungutan bervariasi dari Alm. Roso, Kepala BKD. Dinas pendidikan dan kesehatan terbanyak. Caranya, kalau jabatan yang diminta kepala BKD sesuai dengan pangkat akan dilanjutkan dan di-acc Bupati,” tuturnya.

Sidang lanjutan dugaan suap mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyeret Bupati Nganjuk (periode 2013-2018), Taufiqurrachman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk‎, Ibnu Hajar, dan Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Suwandi akan di gelar lagi pada hari Jumat pekan depan (23/3).

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Achmad Saichu