Setoran Naik dan Diintimidasi, Jukir Kota Madiun Demo

Madiun, koranmemo.com – Juru parkir (jukir) di Kota Madiun bergolak. Rabu (13/2), mereka aksi unjuk rasa di depan DPRD Kota Madiun menuntut Pemkot Madiun meninjau pengelolaan parkir oleh PT Bumi Jatimongal Permai (BJM).

Aksi dipicu karena kebijakan PT. BJM yang menaikan setoran pendapatan parkir. “Kenaikkan dratis mulai dari 6 sampai 8 kali lipat dari jumlah setoran sebelumnya,” kata Koordinator Aksi, Fermanoel Telussa.

Tim advokasi jukir, Joko Permono mengatakan, jukir sering kali diintimidasi di lapangan. Baju, karcis dan uang hasil parkir diminta oleh oknum dari pihak ketiga tersebut. Bahkan intimidasi itu melibatkan oknum anggota TNI dan Polri berpakaian preman.

“Kita harapkan ada kerjasama dengan pihak Kepolisian soal keamanan. Agar intimidasi ini tidak terjadi dilapangan,” pintanya.

Dalam tuntutannya, PT. BJM juga diminta menghentikan pemecatan secara sepihak. “Kalau tidak setor sesuai dengan target, jukir dipecat oleh PT. BJM,” kata tim advokasi jukir, Joko Permono.

Selain itu, jukir minta adanya survei ulang potensi parkir yang ada di setiap titik, dengan melibatkan jukir. Dan PT. BJM diminta untuk menghentikan pungutan liar di beberapa titik. Karena indikasi pungutan yang dilakukan, tidak masuk dalam area yang tertera di dalam kontrak lelang.

“Seperti di halaman depan Telkom, itu kan areanya Telkom, bukan aset milik Pemkot. Tetapi ditarik. Selain itu di area depan Carefforu dan sepanjang jalan Thamrin, kan jalan provinsi, bukan jalan milik Pemkot. Tarikan itu sudah di luar titik parkir yang terdata di panitia lelang,” terangnya.

Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, pihaknya akan langsung bekerja bersama tim, untuk melakukan investigasi di lapangan. Ini penting dilakukan secepatnya, guna mencarikan solusi atas masalah yang diadukan jukir.

“Kita akan mempelajari didokumen-dokumen yang menyertai kegiatan parkir ini. Seperti MoU nya seperti apa, kemudian Perda dan praktik di lapangan ini sesuai apa tidak,” kata Istono yang juga ketua Tim 9.

Dewan juga segera menjadwalkan untuk memanggil PT. BJM, beserta pihak Dinas Perhubungan.  “Sambil menunggu berproses, semampunya saja memberikan setoran. Kami berharap, selama Tim 9 ini mencari solusi, semua pihak dapat kondusif,” tandasnya.

Reporter M.Adi Saputra/Juremi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date