Serap Aspirasi Para Pendemo, Dewan Tindak Lanjuti Tujuh Tuntutan

Share this :

Trenggalek, Koranmemo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek bakal menindaklanjuti tujuh tuntutan hasil mediasi bersama Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dalam demo yang berlangsung di Kantor DPRD Trenggalek, Senin (30/9). Selain menyuarakan lima tuntutan seperti yang belakangan marak disuarakan, puluhan massa itu juga mengkritik kerja legislatif.

Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam menyebut, tujuh tuntutan itu diantaranya adalah dorongan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menerbitkan Perpu pembatalan UU KPK yang sebelumnya telah disahkan. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk menolak RKUHP yang dinilai kontroversial.

“(Selain itu) ada beberapa poin lagi yang akan kami tindaklanjuti, kami sampaikan aspirasi mereka ke DPR-RI. Ini rumah rakyat, akan kami sampaikan agar sesuai harapan,” ujarnya usai membubuhkan tanda tangan yang langsung disambut suara riuh para pendemo. Selain Ketua DPRD, beberapa anggota dan unsur pimpinan juga membubuhkan tanda tangannya.

Dia menyebut juga akan mengeluarkan surat edaran kepada anggota legislatif agar tidak bermain proyek seperti yang diutarakan para pendemo. Selain itu, mereka mengecam praktik kong kalikong antara legislatif dan eksekutif seperti yang disuarakan para pendemo. Dari tujuh tuntutan tersebut, dua poin diantaranya adalah menyoal tentang kinerja DPRD Trenggalek.

“Termasuk diktum nomor 6 dan 7 tadi dalam tuntutan yang disampaikan mereka tadi (soal keterlibatan legislatif dalam proyek dan kongkalikong anggaran), sesuai Undang-undang memang tidak boleh. Kami akan mengeluarkan surat himbauan tentang larangan tersebut,” ujarnya di hadapan perwakilan para peserta demo saat mediasi.

Bunyi diktum ke enam dalam tuntutan tersebut adalah ‘Mendesak pimpinan DPRD untuk mengeluarkan larangan bagi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek menjadi kontraktor dan mengerjakan proyek-proyek di Trenggalek agar lebih fokus melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Sementara poin terakhir dari tujuh tuntutan itu berbunyi ‘Mengutuk persekongkolan kotor antara DPRD Trenggalek dan pejabat Pemerintah Trenggalek dalam pengelolaan keuangan publik yang merugikan rakyat Trenggalek’. Meskipun demikian, pendemo mengaku belum menemui secara langsung praktik tersebut. “Bukan by data, tapi sangat dimungkinkan,” ujar juru bicara ART, Gayuh Satrio Bimantoro.

Menurutnya aksi ini sekaligus peringatan kepada kalangan legislatif agar tidak main-main dengan amanah yang diberikan rakyat. Menurutnya sudah sepantasnya mereka mempunyai hak untuk mengingatkan para wakil rakyat. “Kami mengutuk perbuatan tersebut. Wakil rakyat jangan rangkap jadi kontraktor. Multifungsi, sangat tidak kita inginkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Sebelumnya mereka menggelar long mart dari Taman Agro Park menuju gedung dewan di Jalan Ahmad Yani. Bahkan Kapolres Trenggalek, AKBP Jean Calvijn Simanjuntak dan Komandan Kodim 0806 Letkol Inf Dodik Novianto terjun langsung mengawal aksi long mart tersebut. (adv/DPRD Trenggalek)

Reporter Angga Prasetiya
Editor Achmad Saichu