Selain Dugaan Pelecehan Seksual Ketua Yayasan, Ternyata SMK ini Tanpa Izin Operasional

Jombang, koranmemo.com – Permasalahan yang dihadapi murid kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan Al-Zoumar kian pelik. Jika sebelumnya sejumlah siswi mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh ketua yayasan sekolah berinisial IS (50), warga Kecamatan Jombang Kota yang berujung pada laporan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang, Sabtu (10/2) lalu, kini mereka dihadapkan dengan permasalahan terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional (unas).

Sebab, sekolah yang berada di Dusun Mojosongo, Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek itu diduga belum memiliki izin operasional. Hal ini terungkap dalam hearing atau dengar pendapat antara pihak SMK Al-Zoumar, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Komisi D DPRD Jombang dan wali murid, Senin (19/2).

Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Jombang Fatkhurrohman mengungkapkan, saat ini yang terdaftar dalam cabang dinas ada 67 SMK negeri dan swasta dan ada 47 SMA negeri dan swasta.

“Dari jumlah itu, SMK Al-Zoumar tidak masuk dalam daftar kami. Artinya sekolah tersebut di luar pengawasan dan pembinaan kami. Pihak yayasan juga mengakuinya,” kata Fatkhurrohman kepada wartawan usai dengar pendapat, Senin (19/2) siang.

Ditambahkan, dengan kondisi sekolah yang belum memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan, jika mengacu aturan yang ada, siswa kelas XII memang tidak bisa mengikuti ujian nasional. “Tapi ketua yayasan terus bersikeras bisa mencari solusi (agar bisa unas). Saya juga tidak tahu bisa apa tidak. Memang jika sesuai aturannya tidak bisa,” ujarnya.

Masih menurut Fatkhurrohman, pihaknya menyarankan agar  yayasan segera memenuhi syarat minimal agar aktivitas terus berjalan normal.

“Kita tidak bisa mengintervensi. Maka dari itu setidaknya mereka memenuhi syarat minimal seperti punya lahan, gedung kelas, kantor dan ruang peraktik. Ini untuk jangka panjangnya,” paparnya.

Anggota Komisi D Fatimah menjelaskan, dengar pendapat untuk mencari solusi bagi siswa kelas XII agar tetap bisa melaksanakan ujian nasional. Pihak wali murid menghendaki agar anaknya bisa memperoleh ijazah sesuai dengan apa yang ditempuh selama ini.

“Namun nyatanya pihak yayasan akan mengikutkan ujian bergabung dengan SMA Diponegoro Pemalang. Maka itu kami merekomendasikan agar bagaimana yang penting anak-anak bisa ujian. Walaupun ijazah SMA namun harus ada sertifikat tentang kelayakan sebagaimana dikehendaki wali murid,” ungkapnya.

Fatimah juga meminta agar pihak yayasan selama belum mengantongi izin operasional, agar tidak menerima siswa baru dulu. “Harus dipenuhi dulu. Selama ini belum memiliki izin tapi sudah menerima murid,” tegasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Gatot Setyo Budi saat dikonfirmasi apakah ada laporan terkait belum adana izin operasional SMK Al-Zoumar mengaku jika sejauh ini hanya menerima dumas atau aduan masyarakat saja. “Yang ada masih berupa dumas,” tulis Gatot dalam pesan WA-nya, singkat.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berinisial IS (50), warga Kecamatan Jombang, dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jombang. Ini karena IS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa siswi di sekolah tersebut.

Reporter: Agung Pamungkas

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.