Selain Denda, Tak Pakai Masker di Kediri Bisa Menginap 3 Hari di Hotel Prodeo

Share this :

Kediri, koranmemo.com — Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur menerbitkan peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020. Dalam Perda ini, ada sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh, mulai teguran sampai denda administrasi paling besar Rp 250.000 untuk perorangan.

Namun, dalam penerapannya, pemda tingkat kabupaten maupun kota, menyesuaikan dengan kondisi, keadaan, dan kearifan lokal. Banyak hal yang dipertimbangkan, terlebih lagi mengenai kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat yang menggantungkan pendapatan harian pun harus bekerja lebih.

Berdasarkan kondisi ini, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Hendra Pramono hanya menjatuhkan denda atau sanksi administrasi sebesar Rp 50.000 kepada pelanggar. Namun, apabila masih membandel dan melakukan pelanggaran serupa serta tidak dapat membayar denda sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2020, maka masyarakat yang melanggar harus menginap di hotel prodeo selama tiga hari.

“Jadi, denda sebesar Rp 50.000 ini kami sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kami tidak mungkin langsung memberikan denda langsung Rp 250.000,ini sebagian dari edukasi. Tapi, dari denda Rp 50.000 ini ada subsider yang mengatur bahwa pelanggar bisa dikenakan sanksi kurungan penjara selama tiga hari, khususnya bagi mereka yang tidak mau membayar denda dan terbukti melanggar,” jelasnya, Selasa (15/9).

Menurut Hendra, sebelumnya pemerintah mengatur pemberian sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, namun sanksi tersebut dinilai belum cukup untuk mendisiplinkan masyarakat. Ini terbukti dari hasil operasi yustisi yang dilakukan mulai Senin (14/9), puluhan masyarakat diketahui melanggar protokol kesehatan, salah satunya tidak mengenakan masker.

Peningkatan sanksi pun dinilai sebagai upaya peningkatan pendisiplinan dan kepatuhan masyarakat. Jangan sampai, muncul klaster-klaster lokal baru sehingga penyebaran Covid-19 terus terjadi. Adanya sanksi tegas maupun peningkatan denda, maka diharapkan masyarakat dapat introspeksi diri, karena apabila melanggar akan mendapat konsekuensi yang berat.

“Disiplin itu tidak untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk keluarga dan tetangga. Saat ini muncul klaster-klaster baru, mulai klaster perkantoran, sekolah, maupun klaster keluarga. Dengan demikian, ini menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban masyarakat. Namun, kami tetap memperhatikan dan menggunakan rasa kemanusiaan serta kearifan lokal,” ucapnya.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu

Editor : Achmad Saichu