Sekolah Dinilai Bakal Mudah Mengatur Penggunaan Dana Bos

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri menilai, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menaikkan batas maksimal penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), mempermudah sekolah mengatur penggunaannya. Pasalnya, hampir setiap tahun ada guru yang mengajukan pensiun.

Dengan demikian, jumlah guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tiap tahunnya terus berkurang. Bahkan, untuk tahun 2020 dan 2021, sudah ada pengajuan dan penerbitan surat keputusan (SK) mengenai guru yang pensiun. “Dari data yang masuk ke kami, tahun ini setidaknya ada 30 guru yang pensiun,” jelas Kabid Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Disdik Kota Kediri, Achmad Wartjiantono, Kamis (13/2).

Bahkan, saat Koranmemo.com di Kantor Disdik Kota Kediri, salah satu guru kelas di SD Negeri Sukorame Kecamatan Mojoroto, Cahyo Utomo juga mengambil SK Pensiun. Pada surat tersebut, dijadwalkan akan mengakhiri masa baktinya sebagai guru ASN pada Mei mendatang. “Upayanya, pasti sekolah akan merekrut Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru honorer,” imbuhnya.

Menurut Anton, sapaan akrab Achmad Wartjiantono, penambahan jumlah guru honorer juga berbanding lurus dengan penggunaan aan dana BOS untuk gaji guru honorer. Kebijakan Mendikbud, dinilai cukup realistis mengingat jumlah guru honorer di sekolah yang meningkat tiap tahunnya. Bahkan, jumlah guru honorer lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah guru ASN.

Selain meningkatkan batas maksimal penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer, Mendikbud juga meningkatkan nominal dana BOS yang akan diterima oleh tiap sekolah. Peningkatan dana BOS diatur pada Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Republik Indonesia (RI) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pada Bab III Alokasi Dana Pasal 6 Ayat 2, tertulis satuan biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah Rp 900.000 per 1 orang Peserta Didik SD setiap 1 tahun, Rp 1.100.000 per 1 orang Peserta Didik SMP setiap 1 tahun, Rp 1.500.000 per 1 orang Peserta Didik SMA setiap 1
tahun, Rp 1.600.000 per 1 orang Peserta Didik SMK setiap 1 tahun, serta Rp 2.000.000 per 1 orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 tahun.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor : Della Cahaya

Follow Untuk Berita Up to Date