Satu Suara Dukung Penertiban

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Rencana Pemerintah Kota menertibkan serta membongkar eks lokalisasi Semampir dinilai sudah tepat. Dukungan terus mengalir dari berbagai pihak, seperti DPRD Kota Kediri dan para tokoh ulama membuat pemkot semakin mantap untuk melakukan pembongkaran, Sabtu (10/12) mendatang.

Reza Darmawan, anggota komisi C DPRD Kota Kediri mengungkapkan, upaya yang dilakukan oleh pemkot selama ini sudah tepat. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemkot, mulai dari sosialisasi, pelatihan keterampilan kerja, hingga memberikan kompensasi sebesar Rp 500 ribu per bulan selama dua tahun, serta pemberian dana kerohiman sebesar Rp 2,5 juta juga dia nilai sebagai langkah yang bijak. Yang tersisa, menurut Reza, tinggal pemantapan untuk komunikasi pada warga agar dapat menerima kondisi dan bagaimana warga setelah itu. “Pada intinya kami mendukung pemkot, karena tahapannya saya juga sudah lalui dan di komisi C juga sudah ada tahapan yang sudah dilewati oleh pemkot, karena ini sudah matang persiapannya,” tutur Reza.

Reza juga menambahkan, terlepas dari masih berjalannya bisnis prostitusi atau tidak, poin yang terpenting yakni mengembalikan aset daerah. Tidak hanya di Kelurahan Semampir tapi di daerah lain mungkin juga akan ada tahapan-tahapan seperti ini. “Ini lebih baik, karena ada tahapan-tahapan mulai dari awal dulu. Ke depan, lima atau sepuluh tahun lagi, mekanismenya juga sama. Saat ini mumpung ada komunikasi yang bagus dan hal-hal yang bisa dibicarakan, dibicarakan pada awal,” paparnya.

Menurut salah satu anggota Fraksi PAN ini, langkah yang diambil pemkot sudah banyak dasar pertimbangan hukum yang cukup matang. “Ada tahapan dari 2 tahun lalu seperti pelatihan, sosialisasi dan wawasan pada warga. Mungkin ke depan pemkot juga harus punya pusat daerah informasi. Informasi menyeluruh terkait aset pemkot di Kota Kediri. Jadi masyarakat dapat mengakses langsung kondisinya bagaimana terkait aset yang ditempati. Jadi meskipun belum ada gambaran dari pemkot mau melakukan apa, masyarakat sudah tau ini asetnya siapa. Ini sangat penting, wawasan hukumnya juga kita wadahi, informasinya juga sudah kita berikan sehingga tidak ada hal-hal yang menyulitkan lagi ke depan,” jelasnya.

Dukungan serupa juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kediri yang meminta pemkot untuk segera lakukan pembongkaran jika tahapan sudah terpenuhi. KH Kafabihi Machrus, Ketua MUI Kota Kediri mengungkapkan, pemkot tidak perlu ragu untuk melakukan pembongkaran eks lokalisasi Semampir tersebut. Apalagi , bangunan tersebut berdiri di lahan aset pemkot. Keberadaan eks lokalisasi tersebut telah membawa efek negatif dan keberadaannya merusak generasi muda. “Seharusnya warga eks lokalisasi Semampir menyadari upaya pembersihan dari pemkot dengan pindah ke tempat yang lebih baik,” ungkap Kafabihi.

Abdullah Abu Bakar, Walikota kediri, dalam pertemuannya dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Balai kota, Rabu (7/12) malam mengatakan, masalah praktik prostitusi yang masih terjadi di eks lokalisasi Semampir ini bukan hanya masalah Kota Kediri. Pasalnya, banyak ditemukan warga yang ternyata bukan dari Kota Kediri. “Yang terdampak banyak. Karena itu, masalah ini bukan hanya masalah Kota Kediri, namun masalah sosial,” tegas orang nomor satu di Kota Kediri ini.

Sementara itu, Nur Khamid, Kasi Trantib Satpol PP Kota Kediri mengungkapkan, agenda pemkot sudah pada tahap SP 3. Pemberian SP 3 dilayangkan ke warga RW 5 Semampir dan prosesnya sama seperti waktu pemberian SP 1 dan 2. Petugas gabungan Satpol PP bersama Polisi, TNI serta Kecamatan datang dan membagikan kepada warga RW 5. “Seperti dulu, SP 3 kita berikan ke warga serta ditempel pintu rumah. Sempat juga terjadi perdebatan dan penolakan dari warga, tetapi ada juga yang mau menerima. Pada akhirnya tetap kita berikan, tapi diwakilkan pada kuasa hukumnya yakni Imam Ansori dan Agus Purwanto,” paparnya. (dha)