Satu Disegel, Tiga Bakal Menyusul

Share this :
Petugas Pol PP Pemkab Nganjuk menyegel tower Bodong di Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot (Agus)
Petugas Pol PP Pemkab Nganjuk menyegel tower Bodong di Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot (Agus)

*Pol PP Tertibkan Tower Seluler Bodong

Nganjuk, Memo- Petugas Satpol PP Pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan penertiban sebuah tower milik salah satu telpon seluler di Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Tower yang sudah berdiri menjulang itu terpksa disegel karena tidak berizin. Selain telah menyegel tower tersebut, petugas mengaku juga bakal menyegel 3 tower di lokasi berbeda karena juga tak memiliki izin.

“Untuk sementara yang kita segel masih yang di Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot, namun masih ada tiga tower lain yang juga tak berizin (bodong-red), jika dalam kurun waktu satu minggu mendatang tidak segera melakukan proses izin, akan kami tindak,” ujar Suprapto Kepala Seksi Penertiban dan Penindakan Pol PP Pemkab Nganjuk Kamis (2/10) kepada Koran Memo.

Adapun tiga tower yang juga bakal disegel antara lain berada di Kelurahan Ringinanom Kota Nganjuk (sebelah Polres), tower di Dusun Dampit Desa Joho Kecamatan Pace dan tower seluler di Desa Babatan Kecamatan Pace. “ Hingga saat ini kami belum bisa menghubungi para pemilik tower tersebut,” tandas Suprapto.

Sejak Januari tahun ini, ada 9 tower berdiri di wilayah Kabupaten, dari jumlah itu, 4 diantaranya belum mengantongi izin dari Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemkab Nganjuk. “Data itu hari ini (kemarin-red) kami terima dari BPPT, untuk yang tahun kemarin sudah berizin semua,” urai Suprapto.

Namun dari penyegelan sejumlah tower seluler tersebut, ada hal menarik, Pol PP tidak langsung menyegel seluruh tower bodong tersebut, dengan alasan karena ketiganya sudah beroperasi. “ Karena yang sebelah Polres itu sudah beroperasi, kita masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan PLN, sehingga nantinya jika dalam waktu yang ditentukan tidak segera melakukan proses perizinan kami minta kepada PLN agar mematikan aliran listriknya,” kata Suprapto.

Selain berkoordinasi dengan pihak PLN, Pol PP juga telah melakukan korodinasi dengan penjaga tower (pemegang kunci-red), sehingga sewaktu-waktu penanggung jawab tower meninjau lokasi dapat segera menghubungi Pol PP. “Selain koordinasi dengan PNL kami juga telah berpesan kepada pemegang kunci tower, agar jika sewaktu-waktu penanggung jawab meninjau tower segera menghubungi kami,” tandasnya.

Seperti diberitakan, terkait dengan pendirian tower bersama berbagai operator seluler di perbatasan Dusun Bulakmiri dan Barengan Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Nganjuk menyatakan bahwa pendirian tower tersebut belum mengantongi izin resmi. Bahkan saat ini tower bodong tersebut disegel oleh perangkat desa bersama warga dengan membuat palang kayu sebagai tanda agar pembangunan tower di hentikan.

Kepala BPPT Nganjuk, Sudrajat menjelaskan, pendirian tower tersebut belum berijin. Untuk itu pihaknya berkoordinasi dengan Kecamatan Ngronggot dan Desa Kaloran untuk menghentikan pembangunan tower itu.

“Tower seluler di Dusun Bulakmiri tersebut memang belum berizin, kami berkoordinasi dengan Kecamatan Ngronggot dan Desa Kaloran untuk menghentikan pembangunanya. Dan syukurlah jika pembangunan tower itu kini telah berhenti” jelasnya.

Ia juga mengharapkan kepada pelaksana pembangunan tower, untuk segera mengurus perizinan sebagai peraturan yang berlaku. “Pembangunan tower tersebut tidak boleh dilanjutkan sebelum perijinannya lengkap,” tegasnya.

Namun hingga kini belum jelas perusahaan pelaksana yang membangun tower tersebut. Bahkan beberapa perangkat Desa Kaloranpun juga tidak mengetahuinya.

“Kami tidak tahu siapa yang membangun, pada waktu awalnya dulu juga tidak ada musyawarah tentang pendirian tower tersebut,” jelas salah seorang perangkat Desa Kaloran yang enggan disebut namanya.

Pembangunan tower seluler di perbatasan Dusun Bulakmiri dan Barengan kini membuat resah warga, disamping pembagian kompensasi yang tidak merata bagi warga terdampak,  proses pembangunannya juga tidak memperdulikan kepentingan warga sekitar tower.

Seperti salah satu petani tebu yang lahanya disebelah utara tower, Tarmuji, mengatakan, ketika proses pembangunan tower berlangsung saluran irigasi yang berada didekat tower diurug membuat air tidak bisa mengalir ke selatan.

Akibatnya air menggenangi tanaman tebu miliknya hingga ketinggian setengah meter dan membuat tanaman tebu yang sudah hampir panen rusak karena membusuk dan tunas tebu tumbuh, akibatnya rendemen tebu miliknya menjadi sangat rendah.

“Karena tergenang air tanaman tebu saya menjadi rusak, dulu saya pada saat pembangunan tower telah komplain kepada para pekerja tower, namun tidak ada tanggapan, padahal sudah hampir panen yang seharusanya tidak boleh tergenang air terlalu banyak, kalau tergenang air tebu bisa membusuk dan tumbuh tunas baru sehingga membuat rendemen nya menjadi rusak (rendah), lalu harganya sangat murah “ keluhnya (gus)