Satpol PP Kota Kediri Tertibkan Lapak PKL Bandel

Kediri, koranmemo.com — Petugas Satpol PP Kota Kediri kembali menertibkan lapak dan gerobak atau rombong milik pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan GOR Jayabaya Kota Kediri, Kamis (10/10) siang. Penertiban ini dilakukan, karena PKL tetap membandel meninggalkan lapak dan rombong di bahu jalan atau di trotoar.

Kasi Penegak Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Kediri, Edy Santoso menjelaskan, penertiban lapak dan rombong PKL ini lantaran pedagang tetap meninggalkan alat yang digunakan untuk berjualan di lokasi tersebut. Padahal, petugas sudah memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal).

Selain petugas, lanjutnya, paguyuban pedagang GOR Jayabaya juga memberikan peringatan kepada pedagang, namun nyatanya lapak dan rombong tetap ditinggal. “Sebenarnya sudah ada tempat sementara untuk menyimpan lapak dan rombong, tapi mereka tetap saja meninggalkan di lokasi berjualan,” jelasnya.

Penertiban lapak PKL ini, sambungnya, petugas mengacu pada peraturan walikota (Perwal) Nomor 37 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2014. Dalam Perda tersebut mengatur tentang pemberdayaan dan penataan PKL di Kota Kediri yang sebelumnya sudah disosialisasikan dan menempelkan di tiap rombong.

Sementara itu, paguyuban pedagang selain menyediakan tempat untuk menyimpan lapak, tempat tersebut juga ada petugas keamanan yang berjaga di malam hari sehingga keamanan barang terjaga. “Lokasinya di belakang warung sebelah pojok barat-utara. Malam hari juga ada penjaganya, tapi tetap saja meninggalkan lapak di bahu jalan dan trotoar,” imbuhnya.

Menurut Edy, sesuai dengan kesepaktan bersama, pedagang yang tetp meninggalkan lapak atau rombong di lokasi berjualan akan ditertibkan oleh petugas. Ada empat rombong, beberapa meja dan kursi yang dibawa ke kantor Satpol PP. Pemilik boleh mengambil barang miliknya, satu minggu setelah petugas menertibkan lapak mereka.

Pemilik harus membawa surat keterangan dari kelurahan, menyatakan bahwa yang bersangkutan benar warga kelurahan atau desa jika dari luar daerah, dan memang benar warga dari daerah tersebut. Dalam surat tersebut juga menyatakan bahwa surat untuk mengambil lapak atau rombong yang ditertibkan petugas.

Ditambahkan, pemilik (pedagang) di kantor Satpol PP harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. “Surat pernyataan ini menyatakan pemilik jika lapak atau rombong kembali ditertibkan, bersedia lapak atau rombong tidak boleh diambil. Tujuannya, suapaya PKL lebih disiplin dan mematuhi peraturan yang ada,” pungkasnya.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date