Satlantas Polres Blitar Sosialisasikan PP No 60/2016

Share this :

Blitar, koranmemo.com – Satlantas Polres Blitar bekerjasama dengan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Blitar gencar menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 60 Tahun 2016 di kantor Samsat Kabupaten Blitar dan di beberapa tempat diantaranya terminal dan pangkalan ojek serta sekolah. PP Nomor 60 tahun 2016 tersebut merupakan pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010 yang mulai berlaku Jumat (6/1).

Sosialisasi ini untuk menyampaikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tarif PNBP yang baru disahkan Presiden. Sosialiasasi disampaikan secara luas oleh Sat Lantas Polres Blitar sebagai upaya meningkatkan pelayanan serta transparansi biaya dalam memberikan pelayanan di bidang lalu lintas seperti penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Untuk tarif PNBP SIM A sebesar Rp 120.000, SIM C sebesar Rp 100.000. Sedangkan untuk tarif PNBP STNK kendaraan roda dua (R2) sebesar Rp 100.000 dan untuk PNBP STNK kendaraan roda empat (R4) sebesar Rp 200.000. Terakhir untuk PNBP BPKB baru R2 sebesar Rp 225.000 dan untuk PNBP BPKB R4 sebesar Rp 375.000.

foto-kasat-lantas-akp-argya-satrya-bhawana-sh-sikMenurut Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Argya Satrya Bhawana SH SIk dengan sosialisasi tersebut secara resmi PP No 50 Tahun 2010 tentang PNBP dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. “ Secara resmi tarif PNBP sesuai PP No 60 Tahun 2016, akan diberlakukan efektif mulai tanggal 6 Januari 2017,” terang nya, Jumat (6/1).

Selain itu pihaknya juga mengakui jika terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang perubahan tarif PNBP di lingkungan kepolisian tak ayal menimbulkan keresahan. Pasalnya perubahan tarif ini dipahami keliru oleh masyarakat. Mereka beranggapan harus bayar pajak dua sampai tiga kali lipat dari yang biasa mereka bayar setiap tahunnya. Misal yang biasa bayar Rp 250.000 dikira harus bayar Rp 500.000 – Rp 700.000, padahal bukan demikian. Terbitnya PP ini tidak lantas membuat masyarakat membayar pajak sebesar dua sampai tiga kali lipat dari yang mereka biasa bayarkan tiap tahun.

” Penerbitan STNK dibayar setiap 5 tahun sekali semula Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu untuk roda 2 dan 3, sementara untuk roda 4 atau lebih naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu. Selain itu stempel pengesahan STNK yang semula gratis menjadi Rp 25 ribu untuk roda 2 dan tiga, sementara roda 4 atau lebih sebesar Rp 50 ribu dibayar tiap tahun,” terangnya.

Sementara itu untuk biaya administrasi pengesahan Tanda Nomor Baru Kendaraan (TNBK) dilampirkan sebesar biaya ganti plat nomor baru dibayar tiap 5 tahun sekali, naik dari Rp 30 ribu menjadi Rp 60 ribu untuk roda 2 dan 3, sementara roda 4 atau lebih naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Stempel pengesahan STNK yang semula gratis menjadi Rp 25 ribu untuk roda dua dan tiga, sementara roda 4 atau lebih sebesar Rp 50 ribu tiap tahunnya.

Rincian di atas jelas menunjukkan bahwa wajib pajak tidak akan membayar 2-3 kali lipat dari yang biasa dibayar, tetapi kenaikan yang harus ditanggung adalah bagian poin biaya administrasi STNK dan TNBK.(rif)