Salam Lima Jari”, Gerakan Moral Anti Korupsi

Share this :

Nganjuk, koranmemo.com – Sejumlah masyarakat Kabupaten Nganjuk yang berasal dari berbagai elemen bersatu mendeklarasikan gerakan anti korupsi di wilayahnya. Dengan menyebut “Salam Lima Jari” dan tagline “Anti Ita Itu”, mereka mendeklarasikan diri sebagai gerakan moral yang menolak keras kesewenang-wenangan pemimpin korup di bumi Anjuk Ladang.

Ketua Salam Lima Jari, John William Wadoe, menyebut gerakan moral ganyang koruptor ini menjadi pengawal demokrasi. Pihaknya juga telah melakukan deklarasi di lapangan Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada Minggu (8/10) pagi.

“Deklarasi tersebut dikenal sebagai deklarasi salam lima jari anti ita itu,” ungkapnya saat dikonfirmasi Koranmemo.com, Senin (9/10).

Disinggung mengenai makna salam lima jari, John menjawab jika gerakan ini murni sebagai gerakan anti korupsi dengan lambang “lima jari” yang menurutnya merupakan wujud penolakan. Sedangkan dikonfirmasi terkait slogan “anti ita itu” apakah menyinggung salah satu bacabup, aktivis guru honorer K-1 ini membantah. Menurutnya, anti ita itu yang dia maksud di sini yakni anti kemlinti (sombong-red).

“Jadi intinya kami menolak keras adanya kepemimpinan yang korupsi dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya,” tegas John.

Lebih jauh, John menyampaikan, dalam deklarasi kemarin pihaknya juga menghadirkan wakil rektor Universitas Hang Tuah Surabaya, doctor H. Laksamana Hadi Susilo, untuk memberikan orasi ilmiah. Diharapkan dengan orasi gerakan salam lima jari tersebut bisa menjadi gerakan moral dalam mengawal perubahan Nganjuk ke depan menuju lebih baik.

Disebutkan, deklarasi salam lima jari nantinya menjadi pengawal perubahan di Kabupaten Nganjuk untuk ke depan. Apalagi dalam waktu dekat ada kontestasi Pilkada, sehingga gerakan ini nantinya berperan aktif memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Nganjuk dalam melihat dan memilih calon pemimpin yang benar-benar bersih dari korupsi.

“Gerakan ini juga akan ikut berkontribusi dalam pengawasan jalannya Pilkada. Untuk ke depan kami juga akan bekerjasama dengan Panwaslu guna melaporkan setiap kegiatan kampanye atau Pilkada yang melanggar aturan. Termasuk kemungkinan adanya aksi money politik dan cara kampanye yang dilarang dalam aturan,” pungkasnya.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Achmad Saichu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.