Rumit, Satu Desa Pindah Faskes

Pelayanan BPJS

 

Kediri, koranmemo.com – Peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan kian direpotkan setelah beberapa channel swasta yang sebelumnya menerima pembayaran BPJS mulai terganggu, bahkan terhenti.  Hal ini menyebabkan para peserta BPJS terpaksa harus mengantre langsung ke kantor BPJS yang ada di Kota Kediri. Padahal rumah mereka berjarak cukup jauh dari kantor tersebut.  “Saya terpaksa bolos kerja untuk bayar.  Sekarang kan sudah tidak ada peringatan.  Kalau telat bayar, langsung tidak aktif,” tutur Indah, salah satu warga dari Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

Selain untuk membayar, kedatangan Indah ke kantor BPJS, Jumat (14/10) lalu juga untuk mengurus pemindahan faskes (fasilitas kesehatan).  Sebelumnya, faskes tersebut dia gunakan di dokter dekat rumahnya.  Namun 2 bulan belakangan ini, ternyata dokter tersebut sudah tidak lagi menerima pasien BPJS.  “Kalau mau ke puskesmas malas.  Antrenya panjang, terus belum tentu bisa dapat surat rujukan.  Mending langsung ke dokter saja meskipun agak jauh,” kata Indah.

Tak hanya Indah, rombongan dari Kecamatan Tarokan pun juga memiliki tujuan yang sama.   Sebanyak 5 warga datang ke BPJS untuk memindahkan faskes mereka ke dokter baru di daerah mereka.  “Dulunya kami semua di puskesmas.  Tapi pelayanan BPJS di puskesmas itu tidak memuaskan.  Bikin emosi.  Jadi waktu ada dokter baru, satu desa pindah ke sana semua,” kata Wahyudi, sopir dari rombongan tersebut.

Namun, setelah mengantre selama kurang lebih 2 jam, 3 dari 5 warga tersebut tidak diizinkan untuk mengurus pemindahan.  Katanya, tidak boleh diwakilkan ke orang lain yang bukan satu rumah.  Padahal sepengetahuan Wahyudi, selama ini rombongan yang lain selalu boleh.  “Seperti yang tadi saya bilang, satu desa pindah semua.  Jadi setiap hari saya wara-wiri ngantar warga.  Dan selalu boleh diwakilkan asal surat-suratnya lengkap.  Kok ini jadi tidak boleh ya?” tutur Wahyudi.

Menanggapi hal ini, pegawai BPJS yang melayani rombongan tersebut mengungkapkan, kalau di aturan tertulis BPJS, untuk mengurus kepindahan memang tidak boleh diwakilkan.  Kecuali kepada orang yang namanya juga terdapat dalam KK (Kartu Keluarga) dan sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk).  “Kalau bukan anggota keluarga jelas tidak boleh.  Saya juga heran, kok bisa ada yang mengizinkan?” kata pegawai yang enggan disebut namanya ini. (ela)