Rp 2,8 M Untuk Kampanye Tiga Paslon

Share this :

Jombang, koranmemo.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang mengalokasikan dana sebesar Rp 2,8 miliar diambil dari APBD untuk kampanye tiga pasangan calon peserta Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang 2018.

Komisioner KPU Jombang Fatoni mengatakan,  anggaran yang disiapkan  Rp 2.827.526.000 untuk tahapan masa kampanye. Anggaran tersebut akan dibagi menjadi beberapa pos kegiatan, diantaranya debat publik, bahan kampanye yang terdiri dari brosur paslon dan selebaran, alat peraga berupa spanduk dan umbul-umbul, serta alokasi untuk penayangan iklan di media.

“Kita sudah menyiapkan Rp 2,82 miliar untuk kampanye,’’ kata Fatoni ditemui sejumlah wartawan, Kamis (8/2).

Sebenarnya anggaran sebesar itu, lanjut Fatoni, diasumsikan untuk enam paslon. Namun karena di Jombang cuma ada tigas paslon, maka KPU akan memaksimalkan anggaran tersebut di masing-masing pos kegiatan.

Fatoni mencontohkan, ketika jadwal  debat publik, KPU akan mengagendakan dua kali jadwal yang dialokasikan sekitar Rp 300 juta. Kemudian pada bahan kampanye KPU mengalokasikan Rp 1,27 miliar. Lalu pada alat peraga kampanye KPU mengalokasikan Rp 846 juta serta pada penayangan untuk media cetak KPU mengalokasikan RP 504 juta. ”Sehingga kita nanti akan maksimalkan anggaran itu untuk empat pos kegiatan,’’ paparnya.

Sesuai PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye, memang KPU kabupaten/kota diwajibkan mengalokasikan sebagian anggaran untuk memfasilitasi paslon dalam kampanye. Aturan tersebut berbeda dengan Pilbup 2013 lalu. Saat itu anggaran kegiatan kampanye dibebankan kepada paslon.

Berbeda lagi pada Pilkada 2015, seluruh anggaran kegiatan kampanye paslon dibebankan pada anggaran APBD melalui KPU.  Kini, anggaran kampanye akan dibagi. KPU menyiapkan dari APBD dan masing-masing paslon juga bisa mengalokasikan untuk tahapan masa kampanye.

“Tiap paslon harus tetap mengikuti aturan sesuai PKPU. Misalnya, paslon bisa menambah biaya hingga 100 persen dari biaya bahan kampanye yang disiapkan KPU,” rincinya.

Untuk bahan kampanye, KPU sudah menentukan brosur dan selebaran. Artinya, nanti yang diperbolehkan hanya memaksimalkan brosur dan selebaran.  “Jadi tidak boleh ada yang lain, termasuk memasang iklan di media sebelum waktunya,”  tandasnya.

Reporter : Agung Pamungkas

Editor : Vrian Triwidodo

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.