Ringkas Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah Agar Tak Berbelit

Trenggalek, Koranmemo.com – Komisi I DPRD Trenggalek tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Aturan yang tengah disusun itu nantinya bakal meringkas beberapa aturan daerah lainnya tentang pajak dan retribusi yang sebelumnya telah diundangkan. Perda baru itu untuk menyederhanakan regulasi agar tidak berbelit dan tumpang tindih.

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir menyebut, beberapa aturan tentang pajak dan retribusi daerah yang akan dikompilasi atau disempurnakan menjadi aturan baru. Perda itu merupakan inisiatif kalangan legislatif menyikapi arahan Presiden Joko Widodo yang terus menggaungkan reformasi birokrasi.

“Kabupaten Trenggalek menjawab apa yang menjadi imbauan Presiden. Kami telah melakukan omnibus law menyatukan perda-perda yang ada kaitannya dengan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya saat menggelar Publik hearing Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Graha Paripurna Kantor DPRD Trenggalek.

Komisi yang membidangi soal pemerintahan dan hukum itu menilai terdapat beberapa aturan yang saling berkaitan dan rawan terjadi tumpang tindih. Dengan aturan baru itu nantinya terdapat penegasan beberapa pasal yang saling berkaitan sehingga lebih ringkas dan tidak berbelit. Isi Perda itu disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

“Katakan ada yang membaca ini, ternyata di Perda lain berkaitan. Umpama pajak hotel kan berbeda dengan pajak restoran. Karena ada dua (sumber aturan) ini sehingga harus menyatukan keduanya, padahal isinya tidak ada begitu banyak berbeda. Kalau satu, dia tinggal buka dan baca saja, ini pajak restoran, ini pajak hotel dan lain sebagainya,” kata Husni Tahir.

Husni menyebut tidak serta merta beberapa aturan bisa dilakukan omnibus law. Terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang harus di penuhi untuk menyederhanakan sebuah regulasi. Namun dia tak menampik, kompilasi ini menjadi langkah awal Trenggalek untuk menyederhanakan sejumlah regulasi lainnya yang dinilai masih ‘jelimet’ banyak pihak.

“Seperti pajak penerangan jalan, pajak parkir tepi jalan, PBB kita jadikan satu semua. Misal parkir tepi jalan antara Rp 1.000 sampai Rp 5.000, nanti bupati cuman mengeluarkan keputusan, keputusan bupati parkir adalah Rp 2.000. Misal nanti mengatakan parkir (diubah) Rp 3.000 tinggal buat saja Surat Keputusan (SK),” pungkasnya. (adv/DPRD Trenggalek)

Reporter Angga Prasetiya
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date