Restoran Apung Ngebel Hanya Setor PAD Rp 50 Ribu per Bulan

Share this :

Ponorogo, koranmemo.com – Bukan hanya tidak mengantongi izin alias bodong, serta melanggar sejumlah peraturan, keberadaan belasan Rumah Makan (Restoran) apung di dalam Telaga Ngebel itu, ternyata tidak memberikan sumbangsih besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, para pelaku pengusaha hanya membayar Rp 50 ribu per bulan.

Hal ini diungkapkan, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BBPKAD), Bambang Tri Wahono. Dikatakan, 18 usaha restoran apung di Telaga Ngebel hanya membayar Pajak Daerah Rp 50 ribu per bulan, keharusan pembayaran ini ditentukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pihaknya, mengakui jumlah yang diberikan oleh para pelaku usaha ini sangat kecil ketimbang keuntungan yang didapat setiap bulannya dari usaha kuliner di tengah Telaga tersebut. Namun, upaya maksimalisasi penarikan retribusi pajak daerah ini terkendala oleh pengusaha yang enggan membayar lebih kepada daerah.

” Untuk pajak daerah mereka bayar Rp 50 ribu per bulan. Idealnya sesuai Perda 10 persen dari keuntungan, tapi mereka tidak mau menghitung dan merinci keuntungan mereka per bulan. Sehingga sangat minim sekali untuk kedaerahnya. Realitanya keuntungan tiap bulan mereka cukup besar,” ujarnya, Selasa(9/7).

Bambang menambahkan, kendati tidak berizin dan melanggar aturan, namun usaha restoran bodong ini juga wajib membayar pajak daerah.” Kalau pajak daerah itu tidak perlu ada izin atau tidak, selama mereka melakukan usaha di Ponorogo, maka wajib kena pajak,” ungkapnya.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pariwisata yang kini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sapto Djatmiko mengungkapkan, 18 pelaku usaha restoran apung di dalam telaga itu mengantongi dokumen leter-C tanah warga. Hal ini, terjadi sebelum air danau naik lahan tersebut merupakan lahan warga.” Jadi mereka itu punya leter-C bukan sertifikat. Itu terjadi karena dulu air danau tidak setinggi sekarang, sehingga ada tanah warga yang terendam. Dan dari pemerintah pusat tidak ada ganti rugi,” pungkasnya.

Reporter Zainul Rohman

Editor Achmad Saichu